Konflik Timur Tengah Memanas, DPR Minta Penyelenggaraan Haji Dievaluasi: Keselamatan Jemaah Diutamakan

Jakarta, tvOnenews.com — Wacana penundaan ibadah haji akibat memanasnya konflik di Timur Tengah mulai menjadi perhatian DPR.

Meski demikian, DPR menegaskan ibadah haji tetap diupayakan berjalan, dengan catatan pemerintah harus menyiapkan langkah mitigasi yang matang.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan situasi geopolitik global memang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

“Yang pertama terkait dengan haji, tentu saja dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan kepada wartawan, Kamis (12/3/2026).

Meski demikian, ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji melakukan evaluasi menyeluruh.

“Namun, kami juga meminta kepada semua pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi dan mitigasi ataupun antisipasi terkait dengan hal yang sedang terjadi,” ujarnya.

Menurut Puan, DPR melalui komisi terkait akan melakukan kajian agar keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas.

“Jadi tentu saja DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan kajian, evaluasi dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini untuk bisa memberikan keselamatan, tetap memberikan keselamatan, kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia yang nantinya insyaallah akan tetap melaksanakan ibadah hajinya,” katanya.

Adapun, Pemerintah Indonesia menyiapkan tiga skenario untuk ibadah haji 2026 mulai dari tetap berangkat, rute alternatif, hingga penundaan akibat konflik Timur Tengah (Iran-AS-Israel). 

Meskipun wacana penundaan muncul sebagai antisipasi, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan persiapan (kuota 221.000 jemaah) tetap berjalan sesuai jadwal (mulai 22 April 2026), sembari fokus pada keselamatan jemaah. (rpi/rpi)