Fantastis Uang Masuk SMK IDN Bogor Ternyata Puluhan Juta Rupiah, Orang Tua Resah KDM Cabut Izin Operasionalnya

1. Designer (DKV): Mempelajari UI/UX Design, Figma, 3D Design, hingga Marketplace Design.
2. Programmer (RPL): Fokus pada pengembangan aplikasi Web dan Mobile (Android/Flutter), Laravel Framework, dan PHP MySQL.
3. Engineer (TKJ): Mendalami Jaringan Komputer dengan standar sertifikasi internasional seperti Cisco (CCNA, CCNP), Mikrotik, DevOps, hingga AWS Cloud.

Lalu berapa biaya pendidikan di SMK IDN Bogor?

Sebagai sekolah swasta eksklusif dengan fasilitas asrama dan sertifikasi internasional, SMK IDN Bogor memiliki struktur biaya yang cukup signifikan.

Dilansir dari laman resmi SMK IDN Bogor pada Kamis (12/3/2026), berikut rincian biaya pendaftaran SPP, hingga biaya tahunan berdasarkan update data terbaru bulan Juli 2025.

• Biaya Pendaftaran: Rp900 ribu (sudah termasuk biaya tes psikotes, tes online, dan wawancara).
• Biaya Masuk (Uang Pangkal): Rp40 juta. Biaya ini mencakup pengembangan pendidikan, fasilitas, serta kegiatan ekstrakurikuler di tahun pertama.
• Biaya SPP Per Bulan: Rp4 juta per bulan. Biaya bulanan ini bersifat all-in, mencakup kebutuhan selama di asrama (boarding), makan, kesehatan, hingga seluruh kegiatan character development dan ekstrakurikuler baik di dalam maupun luar pesantren.
• Biaya Tahunan: Siswa diwajibkan melunasi biaya tahunan (mulai tahun kedua) sebesar Rp4 juta, dimana biaya tersebut mencangkup seluruh rangkaian kegiatan pengembangan karakter, ekstrakurikuler, hingga program kewirausahaan (entrepreneur) yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar lingkungan pesantren.

Pencabutan izin ini berdampak langsung pada sekitar 560 siswa. Para orangtua siswa kini tengah berjuang meminta diskresi kepada Gubernur Dedi Mulyadi, khususnya bagi 160 siswa kelas XII, agar tetap bisa mendapatkan ijazah resmi dan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Baca Juga

Taktik Cerdas Dedi Mulyadi Dongkrak Penghasilan Sopir Angkot Sepi Penumpang, Naik dari Rp1,5 Juta Jadi Rp4,2 Juta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewajibkan pihak yayasan untuk bertanggung jawab atas pemindahan siswa ke sekolah lain, jika proses hukum tidak membuahkan jalan tengah. (ism/muu)