Wanti-wanti Ancaman Krisis Polusi Udara, Kemendagri Dorong Pengendalian Berbasis Data dan Kerja Sama Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Pengendalian ancaman polusi udara dinilai perlu dilakukan secara terukur, berbasis data, serta melibatkan kerja sama antardaerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, saat membuka Forum Diskusi Aktual (FDA) bertajuk “Rencana Strategis Kebijakan dan Koordinasi Antar Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara: Studi Kasus Krisis Pencemaran Udara Jabodetabek 2023” di Aone Hotel Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Yusharto menjelaskan, forum ini menjadi langkah antisipatif untuk mencegah potensi terulangnya krisis pencemaran udara, khususnya saat memasuki musim kemarau setelah berakhirnya musim hujan.

Ia mewanti-wanti kembali soal krisis polusi udara yang terjadi pada 2023, ketika konsentrasi partikel halus berukuran 2,5 mikron atau PM2.5 meningkat tajam dan berdampak besar pada kesehatan masyarakat.

“Kegiatan kita kali ini sifatnya responsif untuk menghadapi situasi yang mungkin saja terjadi kembali setelah memasuki musim kemarau. Jika tidak dikendalikan dengan baik, kita berpotensi menghadapi kembali krisis pencemaran udara seperti yang terjadi pada tahun 2023, ketika konsentrasi partikel berukuran sangat kecil meningkat dan berdampak pada meningkatnya prevalensi penyakit pernapasan hingga potensi terjadinya hujan asam,” ujar Yusharto.

Sumber :

• Kemendagri

Baca Juga

BSKDN Tuntut Budaya Kerja BerAKHLAK Harus Tercermin dari Perilaku ASN Sehari-hari, Singgung Masalah Tanggung Jawab

Ia menuturkan berbagai kajian menunjukkan bahwa konsentrasi polutan seperti PM10 di sejumlah daerah masih melampaui ambang batas yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memunculkan konsekuensi ekonomi, terutama dari meningkatnya biaya kesehatan dan beban anggaran pemerintah dalam penyediaan layanan dasar.

Sejumlah penelitian juga mencatat bahwa pencemaran udara di kawasan aglomerasi Jakarta dan wilayah sekitarnya berkontribusi terhadap tingginya kasus penyakit pernapasan, gangguan kardiovaskular, serta berbagai masalah kesehatan lain. Paparan polusi udara bahkan dikaitkan dengan ribuan kasus kematian dini setiap tahun.

"Fakta-fakta ini Bapak/Ibu sekalian menunjukkan bahwa persoalan kualitas udara bukan hanya isu lingkungan semata tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan publik, produktivitas ekonomi serta kualitas hidup masyarakat yang ada di perkotaan," jelasnya.

Menurut Yusharto, pengendalian pencemaran udara menghadapi tantangan besar karena sifatnya yang melintasi batas wilayah administratif.

Sumber emisi dapat berasal dari berbagai sektor, mulai dari transportasi, pembangkit listrik, industri, hingga aktivitas domestik masyarakat. 

Selain itu, faktor meteorologi juga berpengaruh terhadap penyebaran polutan ke berbagai daerah.

Karena itu, ia menilai pengendalian polusi udara memerlukan pendekatan yang komprehensif dan koordinasi kuat antardaerah.

Dalam konteks tersebut, BSKDN memandang forum diskusi ini penting sebagai ruang dialog kebijakan berbasis bukti sekaligus sarana awal untuk memperkuat koordinasi strategi pengendalian krisis polusi udara di kawasan aglomerasi.

“Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, penanganan krisis pencemaran udara perlu dilakukan secara lebih terukur, sistematis, dan berbasis data, termasuk melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah,” ungkapnya.

Melalui forum tersebut, Yusharto berharap para pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi kualitas udara di berbagai daerah, termasuk mengidentifikasi sumber-sumber emisi yang memicu penurunan kualitas udara.

Diskusi ini juga diharapkan dapat membuka peluang penguatan koordinasi kebijakan dan kerja sama antardaerah dalam pengendalian emisi lintas wilayah.

“Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan informasi yang komprehensif sekaligus rumusan rekomendasi kebijakan yang konkret dan responsif terhadap kondisi yang kita hadapi saat ini, khususnya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, pihaknya optimis bahwa pengendalian pencemaran udara di kawasan aglomerasi terbesar di Indonesia, yakni Jabodetabek, dapat berjalan lebih efektif melalui komitmen dan kolaborasi seluruh pihak.

Upaya-upaya itu diharapkan mampu menghadirkan kualitas udara yang lebih sehat dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak, kita optimistis pengendalian pencemaran udara di kawasan aglomerasi Jabodetabek dapat dilakukan secara efektif sehingga kualitas udara yang lebih sehat dan lingkungan yang lebih berkelanjutan dapat kita wujudkan bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menilai penguatan transportasi publik menjadi langkah penting untuk menekan polusi udara di kawasan Jabodetabek.

Ia menyoroti pentingnya percepatan pengembangan dan optimalisasi sistem LRT Jabodebek guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.

"Nah jadi usulannya apa? usulannya sudah banyak salah satunya kalau untuk aglomerasi Jabodetabek, selesaikan yang namanya LRT Jabodebek. Jadi ketergantungan kita terkait pemakaian kendaraan roda dua, roda empat akan berkurang," pungkasnya.