Orang Tua Siswa SMK IDN Bogor Datangi KPAI, Minta Solusi Usai Izin Sekolah Dicabut Gubernur Jabar?
- Dokumentasi SMK IDN Bogor
Puluhan orang tua siswa dari SMK Islamic Development Network (IDN) Boarding School Bogor mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menyampaikan keluhan terkait masa depan pendidikan anak-anak mereka. Kedatangan para wali murid ini dilakukan setelah izin operasional sekolah tersebut dicabut oleh Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, pada Kamis (12/3).
Para orang tua siswa SMK IDN Bogor mendatangi KPAI dengan harapan negara dapat hadir memberikan solusi atas ketidakpastian pendidikan sekitar 500 siswa yang saat ini terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Komite Perwakilan Orang Tua Siswa SMK IDN Bogor, Sri Malahayati, menyampaikan bahwa keputusan pencabutan izin operasional sekolah di tengah tahun ajaran memberikan dampak besar bagi para siswa.
Orang Tua Siswa SMK IDN Bogor Minta Negara Hadir
Dalam keterangannya, Sri menegaskan bahwa kebijakan tersebut datang pada waktu yang sangat krusial bagi para siswa.
Menurutnya, banyak siswa yang saat ini tengah bersiap menghadapi ujian sekolah sekaligus proses seleksi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Keputusan ini berdampak serius bagi siswa, terutama karena terjadi di masa penting pendidikan ketika mereka sedang menghadapi ujian dan proses seleksi masuk perguruan tinggi,” ujar Sri dalam keterangan tertulis.
Para orang tua siswa SMK IDN Bogor mendatangi KPAI dengan tujuan meminta perlindungan atas hak pendidikan anak-anak mereka.
Mereka menilai penghentian operasional sekolah secara mendadak dapat menimbulkan dampak psikologis serta ketidakpastian masa depan bagi ratusan siswa yang selama ini menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
Tekanan Psikologis dan Ketidakpastian Masa Depan
Dalam sesi mediasi di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia, para orang tua menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administratif sekolah.
Lebih dari itu, keputusan tersebut juga memunculkan tekanan psikologis bagi siswa yang tengah mempersiapkan masa depan mereka.
“Anak-anak kami sedang berjuang menyiapkan masa depan. Tiba-tiba sekolah mereka dihentikan operasionalnya. Kami meminta solusi yang adil agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan,” kata Sri.
Orang tua siswa SMK IDN Bogor menegaskan bahwa tujuan kedatangan mereka ke KPAI bukan untuk berkonfrontasi dengan pemerintah daerah.
Sebaliknya, mereka datang untuk memohon solusi yang adil agar hak pendidikan anak-anak tetap terjamin.
Orang Tua Siswa Tekankan Prestasi SMK IDN
Para wali murid juga menyampaikan bahwa SMK IDN Bogor selama ini dikenal sebagai sekolah dengan prestasi yang cukup baik, terutama di bidang teknologi dan digital.
Sekolah tersebut disebut telah memiliki akreditasi A serta berhasil mencetak berbagai prestasi di tingkat internasional.
Karena itu, mereka berharap pemerintah mempertimbangkan dampak besar terhadap siswa jika kegiatan belajar mengajar dihentikan secara mendadak.
“Pendidikan adalah investasi bangsa. Jangan sampai masa depan anak-anak terhenti hanya karena persoalan administratif,” tegas Sri.
Prioritas: Siswa Kelas XII Bisa Lulus
Senada dengan Sri, salah satu wali murid lainnya, Nurdyanti, menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memberikan diskresi khusus bagi para siswa.
Menurutnya, prioritas saat ini adalah memastikan para siswa tetap bisa menyelesaikan pendidikan mereka.
Ia secara khusus meminta agar siswa kelas XII diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga akhir tahun ajaran dan memperoleh ijazah resmi.
“Prioritas saat ini adalah nasib siswa. Berikan kesempatan bagi anak-anak kelas XII untuk menyelesaikan pendidikan sampai akhir tahun ajaran dan mendapatkan ijazah resmi,” ujarnya.
Sebelumnya Orang Tua Siswa Juga Datangi Gedung Sate
Sebelum mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia, para orang tua siswa SMK IDN Bogor sebelumnya juga telah menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah daerah.
Pada Selasa (10/3), mereka mendatangi **Gedung Sate di Bandung, yang merupakan kantor pusat pemerintahan Jawa Barat.
Para wali murid mengaku terkejut dengan munculnya Surat Keputusan Gubernur yang mencabut izin operasional sekolah di tengah berlangsungnya tahun ajaran.
“Kami sangat kaget dengan SK Gubernur yang turun tentang pembatalan izin operasional sekolah di tengah tahun ajaran. Saat ini sudah Maret dan siswa akan segera mengikuti ujian,” ujar Sri.
Awal Polemik SMK IDN Bogor
Berdasarkan informasi yang beredar, polemik terkait SMK IDN Bogor bermula pada November 2025.
Saat itu terjadi perselisihan antara pihak sekolah dan wali murid terkait status drop out (DO) seorang siswa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa hukum.
Wali murid yang tidak menerima keputusan sekolah melayangkan somasi serta gugatan perdata. Di sisi lain, pihak sekolah juga melaporkan perkara tersebut melalui jalur pidana.
Situasi tersebut kemudian berkembang lebih jauh hingga memunculkan polemik mengenai legalitas sekolah.
Pemerintah Provinsi Jabar Belum Beri Pernyataan
Hingga kini, polemik mengenai pencabutan izin operasional SMK IDN Bogor masih menjadi perhatian publik.
Para orang tua siswa berharap pemerintah segera memberikan solusi yang tidak merugikan para siswa, terutama mereka yang tengah berada di tahun akhir pendidikan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan pencabutan izin operasional sekolah tersebut.
Para wali murid berharap langkah mediasi melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat menjadi jalan keluar agar kegiatan belajar para siswa tidak terhenti dan masa depan pendidikan mereka tetap terjamin. (nsp)
Load more