Pengamat Kritik Pemerintah Jangan hanya Sibuk Buat Aturan dan Undang-Undang

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat hukum dan politik menilai negara ganjil dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah disebut sibuk mengerjakan hal yang tidak perlu, namun melupakan mengurus rakyatnya.

Hal itu diungkap oleh Pieter C Zulkifli. Dia berpandangan negara mulai melupakan urusan yang paling dasar bagi rakyatnya. 

"Regulasi lahir silih berganti, diplomasi luar negeri dipamerkan, sementara urusan paling mendasar, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, sering terasa berjalan di tempat," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Pieter menilai bila kritik terhadap pemerintah dalam situasi seperti ini sebuah keharusan bukan lagi hanya sekadar. Dia bahkan mengajak publik melihat hal ini secara jernih.

"Bagaimana negara yang rajin membuat aturan justru tampak lalai menyentuh kehidupan rakyatnya sendiri," katanya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini memberikan sebuah refleksi tajam tentang republik yang tampak sibuk bekerja, tetapi sering lupa kepada siapa sebenarnya kekuasaan itu harus diabdikan.

Baca Juga

Cara Dorong Tata Kelola Syariah yang Efektif Lewat Pendidikan dan Sertifikasi Auditor

"Ketika negara sibuk diplomasi dan membuat aturan, rakyat bergulat dengan hidup. Republik ini seperti berjalan autopilot, jauh dari denyut kehidupan rakyat," katanya.

Pieter Zulkifli mengatakan ada ironi panjang dalam perjalanan republik ini. Bagi dia, dari rezim ke rezim, negara tampak sibuk membuat aturan, merancang program, dan memproduksi undang-undang.

Namun pada saat yang sama, cita-cita besar bangsa mencerdaskan kehidupan rakyat sering terasa berjalan di tempat. Dia megingatkan bila negara memiliki konstitusi yang kuat, anggaran yang besar, serta berbagai program pembangunan,

"Tetapi kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan rakyat masih jauh dari memadai. Di titik inilah publik wajar bertanya: mengapa negara terlihat rajin mengatur, tetapi sering lalai mengurus rakyatnya sendiri?" ucapnya.

Pieter menuturkan sejak masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, komitmen negara terhadap pendidikan sebenarnya sudah ditegaskan melalui alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN. Kebijakan ini mulai dijalankan secara konsisten sejak 2009.

Secara angka, kata dia, komitmen tersebut terlihat besar. Namun realitas di lapangan menunjukkan cerita yang tidak selalu seindah laporan birokrasi, misalnya sekolah di daerah masih kekurangan fasilitas, kualitas guru belum merata, dan akses pendidikan tinggi masih sering dipengaruhi kemampuan ekonomi keluarga.

Dia mengatakan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada September 2023 angka kemiskinan Indonesia berada di 9,36 persen, atau sekitar 25,9 juta orang.

Menurutnya angka ini memang menurun dibanding dua dekade lalu ketika kemiskinan sempat berada di atas 16 persen. Namun, tetap berarti puluhan juta warga hidup dalam keterbatasan ekonomi.

"Kemiskinan hampir selalu berjalan beriringan dengan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, peningkatan anggaran belum otomatis menghadirkan perubahan struktural dalam kehidupan rakyat," ucapnya.

Menurutnya, persoalan dari ini bukan semata pada besarnya anggaran, melainkan pada bagaimana anggaran itu dikelola. Dalam banyak kasus, politik anggaran terseret oleh kepentingan elite dan partai politik.

"Uang publik yang seharusnya menjadi investasi masa depan bangsa sering kali berubah menjadi komoditas transaksi politik. Korupsi anggaran pun menjadi cerita berulang yang seolah tidak pernah benar-benar selesai," ucap dia.

Pieter Zulkifli mengatakan indikasi persoalan ini terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang dirilis oleh Transparency International. Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa korupsi di sektor publik masih menjadi persoalan serius. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir nilainya cenderung stagnan, menandakan reformasi tata kelola pemerintahan berjalan lebih lambat dari harapan masyarakat," kata dia.

Dia mengatakan ironinya di tengah persoalan implementasi kebijakan itu, negara justru semakin rajin membuat undang-undang. Regulasi baru terus lahir dengan berbagai tujuan besar, seperti mempercepat investasi, memperbaiki birokrasi, hingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu yang paling banyak diperdebatkan adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun dengan pendekatan omnibus law. Namun pertanyaan mendasarnya ialah apakah banyaknya undang-undang benar-benar membuat negara bekerja lebih efektif.

"Dalam praktiknya, tidak sedikit regulasi yang berhenti sebagai teks hukum tanpa implementasi yang kuat. Negara terlihat produktif membuat aturan, tetapi tidak selalu konsisten menjalankannya. Paradoks ini juga tampak dalam sektor kesehatan," kata dia.

Sejak 2016, kata Pieter pemerintah sebenarnya telah menetapkan anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN. Namun, di berbagai daerah, layanan kesehatan dasar masih menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga medis yang tidak merata, dan akses masyarakat yang masih timpang.

Di tengah berbagai persoalan domestik itu, muncul pula paradoks lain dalam arah kepemimpinan nasional saat ini. Presiden Prabowo Subianto terlihat sangat aktif dalam berbagai isu global, mulai dari diplomasi konflik di Palestina hingga upaya memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional seperti BRICS.

Tentu secara diplomatik langkah-langkah ini tentu penting. Namun bagi banyak warga di dalam negeri, persoalan ekonomi sehari-hari justru terasa lebih mendesak.

Kontroversi bahkan muncul ketika pemerintah memutuskan bergabung dalam sebuah inisiatif internasional yang dikenal sebagai Board of Peace, yang disebut-sebut memerlukan komitmen iuran tahunan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara kurang lebih Rp17 triliun.

Di tengah situasi ekonomi domestik yang sedang menuntut efisiensi di berbagai sektor, mulai dari penghematan anggaran hingga pengetatan belanja negara, keputusan tersebut menuai kritik dari sebagian kalangan masyarakat. 

Publik mempertanyakan prioritas negara, apakah sumber daya besar itu seharusnya tidak lebih dahulu diarahkan untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat di dalam negeri.

"Kesan yang muncul, negara seperti berjalan dengan auto pilot, sementara presiden lebih banyak menerima laporan-laporan indah dari para pembantu di sekelilingnya. Kepemimpinan terasa jauh dari denyut kehidupan rakyat. Padahal rakyat masih berjuang menghadapi harga kebutuhan yang naik, lapangan kerja yang terbatas, dan layanan publik yang belum sepenuhnya memadai," kata dia.

Pieter Zulkifli mengungkapkan setelah lebih dari 1,5 tahun kepemimpinan Prabowo Subianto, perhatian negara seharusnya lebih banyak diarahkan pada kehidupan rakyat sehari-hari. Presiden semestinya sibuk memeluk penderitaan rakyat, menyapa mereka dengan empati, bahkan dengan air mata dan kebajikan.

"Melihat lebih dekat kehidupan masyarakat dan berani bertanya langsung: “Apa yang harus saya kerjakan supaya kualitas pendidikan rakyat semakin baik? Apa yang harus saya lakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak dimonopoli oleh sekelompok dokter dengan mengabaikan keahlian dokter-dokter lainnya?" katanya.

Bagi dia, mencintai dan memperjuangkan kepentingan rakyat sendiri jauh lebih mulia daripada sibuk dengan berbagai kegiatan politik luar negeri yang pada akhirnya justru berpotensi merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Kekecewaan publik semakin menguat ketika sejumlah program yang diklaim sebagai solusi ekonomi rakyat justru menuai kritik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih, misalnya, sejak awal dipromosikan sebagai upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, kritik bermunculan karena pengelolaan dan jaringan pelaksananya dinilai lebih banyak diisi kelompok yang dekat dengan lingkar kekuasaan. 

Alih-alih menjadi gerakan ekonomi rakyat yang terbuka, program-program tersebut dikhawatirkan justru menjadi ruang distribusi proyek bagi kroni politik sekaligus sarana merangkul mantan lawan politik agar masuk dalam orbit kekuasaan.

"Padahal negara yang ingin maju harus berdiri di atas tiga fondasi utama: penegakan hukum yang tegas, pendidikan yang berkualitas, dan layanan kesehatan yang adil. Tanpa tiga pilar ini, ambisi menjadi negara maju hanya akan menjadi slogan yang diulang setiap musim politik," kata dia.

Di tengah berbagai persoalan itu, kara dia, rakyat sebenarnya merindukan sesuatu yang sederhana, yaitu pemimpin yang hadir secara nyata. 

Pemimpin yang mau menyapa, turun langsung melihat kondisi masyarakat, dan mendengar keluhan rakyat hingga ke pelosok desa. Cara mencintai rakyat sesungguhnya tidak rumit, datangi mereka, dengarkan mereka, dan rasakan langsung kehidupan mereka.

"Indonesia sebenarnya tidak kekurangan gagasan besar. Yang sering kurang justru kesungguhan untuk menjalankan hal-hal sederhana secara konsisten: menegakkan hukum tanpa kompromi, mengelola pendidikan dengan serius, dan memastikan layanan kesehatan benar-benar melindungi rakyat," katanya.

"Jika hal-hal mendasar itu terus diabaikan, maka ironi republik ini akan terus berulang: negara tampak sibuk bekerja, tetapi rakyat tetap merasa ditinggalkan," timpalnya. (muu)