Di Tengah Geopolitik Global, BHS Usul BBM Subsidi Diprioritaskan Untuk Transportasi Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengapresiasi langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar, di tengah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Menurut pemilik sapaan akrab BHS ini, kebijakan tersebut merupakan langkah tepat untuk mencegah terjadinya inflasi serta menjaga daya beli masyarakat, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak terhambat.

Kapoksi Fraksi Gerindra Komisi VII DPR-RI ini  mencontohkan kebijakan serupa di Malaysia, di mana hingga saat ini harga BBM subsidi belum mengalami kenaikan. RON 95 masih berada di kisaran 1,99 ringgit atau sekitar Rp8.800 per liter, sementara diesel berada di level 2,15 ringgit atau sekitar Rp9.000 per liter.

Hal yang sama juga terjadi di Brunei Darussalam. Negara tersebut, ungkap BHS, mempertahankan harga premium di kisaran 0,53 dolar Brunei atau sekitar Rp6.400 per liter, serta RON 97 di level 0,88 dolar Brunei atau setara Rp10.700 per liter tanpa subsidi. 

BHS menilai, Indonesia bersama Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai negara penghasil minyak mentah memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas harga energi domestik.

Namun demikian, BHS menyebutkan bahwa apabila Indonesia kurang mampu memiliki kemampuan fiskal maka pemerintah diharapkan tetap tidak menaikkan harga BBM subsidi untuk sektor transportasi publik seperti bus, truk dan kereta api, kapal penumpang laut,  termasuk angkutan penumpang penyeberangan Ferry.

Baca Juga

Sinyal Bahaya bagi Timnas Indonesia Usai Malaysia Siapkan 4 Pemain Naturalisasi Baru untuk FIFA ASEAN Cup 2026

Langkah tersebut, dinilai penting untuk mencegah inflasi dan menekan beban biaya ekonomi masyarakat akibat efek berantai atau multiplier effect.

"Beban subsidi solar secara keseluruhan tidak lebih dari Rp20 triliun. Namun, penggunaan BBM subsidi saat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh sektor transportasi publik dan logistik massal, tetapi juga oleh kendaraan pribadi" Ujar BHS, Selasa (31/3).

Karena itu, BHS menekankan pentingnya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, yakni hanya kepada transportasi publik dan logistik massal.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini berharap agar pemerintah dapat memprioritaskan BBM subsidi kepada transportasi laut dan ferry penyeberangan, mengingat sektor ini memiliki fungsi ganda sebagai infrastruktur jembatan sekaligus alat transportasi publik.

Berdasarkan data BPH Migas, penggunaan BBM subsidi pada sektor transportasi laut dan penyeberangan hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi solar subsidi nasional yang mencapai 18,8 juta kiloliter atau setara sekitar Rp18,8 triliun.

"Porsi penggunaan BBM subsidi oleh transportasi laut dan angkutan penyeberangan tersebut relatif kecil dan tidak membebani negara, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam mencegah kenaikan biaya logistik serta menjaga stabilitas ekonomi antar pulau" Demikian Tutup BHS. (aag)