DPR Pasang Badan Bela Amsal Sitepu, Kejaksaan Karo Ngotot: Negara Dirugikan Rp202 Juta

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu memunculkan kontras tajam antara sikap DPR RI dan Kejaksaan Negeri Karo. Di satu sisi, Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap Amsal, sementara di sisi lain, kejaksaan tetap bersikukuh bahwa telah terjadi kerugian negara dalam proyek video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Perbedaan pandangan ini semakin mencuat setelah Amsal mengadukan kasusnya secara langsung kepada DPR melalui sambungan daring.

Komisi III DPR All Out Bela Amsal

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh kepada Amsal.

Menurutnya, kasus yang menjerat Amsal tidak bisa dilepaskan dari konteks pekerjaan di sektor ekonomi kreatif yang belum memiliki standar harga baku.

“Beliau hanya menjalankan pekerjaan sebagai pekerja ekonomi kreatif, tetapi harus berhadapan dengan hukum karena dituduh melakukan penggelembungan harga,” ujar Habiburokhman.

Baca Juga

Stok BBM Masih Cukup, Dasco Ungkap Tak Ada Pembatasan Pembelian Pertalite dan Pertamax

Tak hanya pernyataan dukungan, Komisi III DPR juga mengambil langkah konkret dengan:

• Mengajukan penangguhan penahanan

• Siap menjadi penjamin bagi Amsal

• Mendorong majelis hakim mempertimbangkan putusan bebas

Langkah ini menunjukkan keberpihakan kuat DPR terhadap Amsal yang dinilai hanya menjual jasa kreatif tanpa kewenangan anggaran.

Amsal Menangis Saat Mengadu

Dalam rapat tersebut, Amsal tak kuasa menahan emosi saat menjelaskan kasus yang menimpanya. Ia menangis ketika menceritakan bagaimana jasa kreatifnya dinilai nol rupiah oleh auditor dan jaksa.

Ia merinci sejumlah komponen kerja dalam proposalnya:

• Ide kreatif: Rp2 juta

• Editing: Rp1 juta

• Cutting: Rp1 juta

• Dubbing: Rp1 juta

• Peralatan (clip-on/mikrofon): Rp900 ribu

Total biaya tersebut mencapai Rp5,9 juta, namun disebut tidak bernilai dalam perhitungan kerugian negara.

“Saya hanya pekerja ekonomi kreatif, saya tidak punya kewenangan anggaran,” ucapnya dengan suara tercekat.

Kejaksaan Karo Tetap Ngotot Ada Kerugian

Berbanding terbalik dengan sikap DPR, pihak Kejaksaan Negeri Karo tetap pada pendiriannya bahwa kasus ini mengandung unsur kerugian negara.

Melalui Kepala Seksi Intelijen, DM Sebayang, kejaksaan menjelaskan bahwa perhitungan kerugian didasarkan pada hasil audit dan keterangan ahli.