Potensi Negara Hemat Rp6,2 Triliun Lewat Kebijakan WFH ASN, BBM Masyarakat Ikut Terselamatkan

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah resmi meluncurkan kebijakan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi.

Kebijakan ini tak hanya mengubah pola kerja birokrasi, tetapi juga diproyeksikan memberi dampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan setiap Jumat berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.

“Potensi penghematan WFH ASN yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons dinamika global, sekaligus mendorong pergeseran menuju sistem kerja yang lebih efisien dan berbasis digital.

Airlangga menegaskan, implementasi WFH ASN dimulai efektif pada 1 April 2026. Selain itu, pemerintah juga mengombinasikan kebijakan ini dengan pembatasan mobilitas kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali kendaraan operasional dan berbasis listrik.

Baca Juga

Pangkas Rapat dan Perjalanan Dinas, Pemerintah Bidik Selamatkan Rp130 Triliun dari Refocusing Anggaran

“Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” dia menambahkan.

Tak hanya sektor pemerintahan, dunia usaha juga didorong untuk mengadopsi pola kerja serupa. Namun, penerapannya akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri dan akan diatur lebih lanjut melalui kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Adapun pengaturan (WFH bagi swasta) nanti melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” lanjut Airlangga.

Meski demikian, pemerintah menegaskan sejumlah sektor tetap wajib beroperasi normal tanpa skema WFH. Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis—mulai dari energi, logistik, hingga keuangan dikecualikan demi menjaga stabilitas layanan dan aktivitas ekonomi.

Langkah ini menandai perubahan besar dalam tata kelola kerja nasional, di mana efisiensi energi dan digitalisasi menjadi fondasi baru. Dengan potensi penghematan triliunan rupiah, WFH tidak lagi sekadar kebijakan darurat, melainkan instrumen strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi di tengah tekanan global. (agr/ree)