Pangkas Rapat dan Perjalanan Dinas, Pemerintah Bidik Selamatkan Rp130 Triliun dari Refocusing Anggaran

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah mulai mengencangkan ikat pinggang belanja negara dengan memangkas pos-pos anggaran yang dinilai tidak prioritas.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar menghadapi tekanan global, sekaligus mengalihkan dana ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Kebijakan refocusing belanja kementerian dan lembaga (K/L) ini dijalankan atas arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah kini memprioritaskan ulang seluruh belanja negara agar lebih tepat sasaran.

“Pemerintah melakukan langkah strategis dalam pengeluaran keuangan negara melalui prioritasasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (1/4/2026).

Dalam skema ini, sejumlah pos anggaran seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, hingga kegiatan seremonial menjadi target pemangkasan. Dana yang sebelumnya terserap di sektor tersebut akan dialihkan ke program-program yang lebih produktif dan menyentuh langsung kebutuhan publik.

Baca Juga

Makjleb! Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Sampaikan Fakta Kondisi Bekasi: Duitnya Banyak tapi Daerah Gak Rapi

Tak hanya memangkas, pemerintah juga mempercepat realisasi belanja yang sudah direncanakan, sembari melakukan penajaman program agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal.

“Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran,” ucapnya.

Dari kebijakan ini, pemerintah memproyeksikan potensi penghematan dalam skala besar. Nilainya bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.

“Potensi prioritasasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” tutupnya.

Langkah agresif ini menandai pergeseran arah kebijakan fiskal Indonesia, dari belanja administratif menuju belanja produktif.

Di tengah ketidakpastian global, refocusing anggaran menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan setiap anggaran benar-benar bekerja untuk rakyat. (agr)