3 Prajurit Gugur di Lebanon, Indonesia Berang di PBB, Tuntut Investigasi Langsung atas Serangan UNIFIL

Jakarta, tvOnenews.com — Indonesia meluapkan kemarahan dan duka mendalam di panggung internasional setelah tiga prajurit penjaga perdamaian gugur dalam serangan di Lebanon.

Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, pemerintah menuntut penyelidikan langsung dan akuntabilitas hukum atas insiden yang dinilai sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dunia.

Melalui Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Umar Hadi, Indonesia menyampaikan sikap tegas atas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Sidang darurat yang digelar Selasa (31/3) itu merupakan hasil dorongan Indonesia bersama Prancis, menandai eskalasi serius dalam konflik yang terjadi di wilayah Lebanon.

Indonesia mengutuk keras serangan yang terjadi pada 29 dan 30 Maret 2026, yang menewaskan tiga prajurit serta melukai lima lainnya. Dalam forum tersebut, Duta Besar Umar Hadi bahkan menyebut satu per satu nama korban sebagai bentuk penghormatan mendalam.

Pemerintah menilai eskalasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh serangan militer Israel yang berulang kali melanggar kedaulatan Lebanon.

Baca Juga

Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan: KUHP Baru Hadirkan Paradigma Keadilan yang Lebih Humanis dan Restoratif

Indonesia menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran serius, tetapi juga berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang dalam hukum internasional.

Tuntutan utama Indonesia disampaikan secara lugas di hadapan forum global.

“Biar saya perjelas, kami menuntut penyelidikan langsung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan sekadar alasan-alasan dari Israel,” tegas Dubes Umar Hadi, dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).

Selain investigasi, Indonesia juga mendesak langkah konkret dari komunitas internasional, termasuk pemulangan jenazah prajurit secara layak, perawatan maksimal bagi korban luka, serta jaminan keamanan penuh bagi seluruh personel penjaga perdamaian.

Pemerintah juga meminta Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB segera mengambil langkah darurat, termasuk evaluasi protokol keamanan dan kesiapan evakuasi di lapangan.

Indonesia menegaskan bahwa keselamatan pasukan penjaga perdamaian tidak boleh ditawar, dan menuntut respons tegas serta bersatu dari Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk serangan tersebut.

Insiden ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas misi perdamaian global, sekaligus memperlihatkan meningkatnya risiko yang dihadapi pasukan internasional di tengah konflik yang terus memanas. (agr/ree)