Komisi X DPR Kunker ke BPS Sulteng, Fokus Sensus Ekonomi 2026
- istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Rabu (1/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kota Palu ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Statistik terkait Pelaksanaan Regulasi dan Permasalahan Statistik di Daerah Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026.
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan BPS dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 agar mampu menghadirkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Nilam Sari Lawira turut mengambil peran aktif dalam mendorong penguatan fungsi statistik sebagai landasan utama kebijakan pembangunan daerah.
Nilam menegaskan bahwa peran Badan Pusat Statistik (BPS RI) sangat strategis dalam memastikan seluruh kebijakan pemerintah berbasis pada data yang valid dan terintegrasi.
Menurutnya, kunjungan ke BPS Provinsi Sulawesi Tengah menjadi contoh konkret bagaimana BPS harus hadir sebagai pusat rujukan data yang kredibel di daerah.
“BPS bukan sekadar lembaga pengumpul data, tetapi menjadi penentu arah kebijakan pembangunan. Dari kunjungan ini, kita melihat bagaimana BPS di daerah bekerja di tengah keterbatasan, namun tetap berkomitmen menghadirkan data yang akurat. Ini harus kita dukung bersama,” jelas Nilam.
Ia juga menekankan pentingnya konsep “satu data” agar tidak terjadi perbedaan angka antarinstansi yang berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pengambilan kebijakan.
“Bicara statistik bukan hanya angka, tetapi pola. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebijakan yang diambil pun harus berbasis pada data yang spesifik dan akurat. Karena itu, peran BPS menjadi sangat krusial,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nilam menyoroti fenomena anomali ekonomi di Sulawesi Tengah, di mana pertumbuhan ekonomi tinggi tidak sepenuhnya sejalan dengan penurunan angka kemiskinan.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikator penting bahwa kualitas data perlu terus ditingkatkan.
“Jika data tidak akurat atau tidak diperbarui, maka kebijakan yang dihasilkan juga berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, saya mendorong agar setiap indikator memiliki satu data resmi sebagai rujukan bersama,” tegas Nilam.
Load more