Operasional 1.789 Dapur MBG Dihentikan Sementara, Ada Apa?

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat rapat koordinasi terbatas tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Forum tersebut membahas sejumlah isu penting, mulai dari penindakan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang belum sesuai standar, mekanisme distribusi makanan saat hari sekolah, hingga percepatan layanan di pondok pesantren.

Dalam evaluasi terbaru, pemerintah mencatat 2.162 SPPG telah menerima peringatan. Dari jumlah itu, 1.789 dapur dihentikan sementara operasionalnya, 368 mendapat surat peringatan pertama (SP-1), dan 5 lainnya menerima SP-2 karena pelanggaran yang lebih serius.

"Secara umum, capaian program menunjukkan progres positif, namun distribusi ke pesantren perlu dipercepat. Atas perintah presiden, kita diminta sudah sempurna sebelum akhir tahun," ujar Zulhas, dikutip Sabtu (4/4/2026).

Menurut Zulhas, realisasi program hingga 30 Maret 2026 menunjukkan jangkauan yang sangat luas. MBG disebut sudah menyasar 61.680.043 penerima manfaat di 38 provinsi, dengan 26.066 SPPG aktif beroperasi.

"Hingga 30 Maret 2026, pelaksanaan Program MBG telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat di 38 provinsi" jelasnya.

Baca Juga

Sudaryano Soal Wacana Pembentukan Dewas BGN: Tentu Saja Lebih Baik

Pemerintah juga akan melakukan monitoring dan evaluasi khusus untuk kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, termasuk kemungkinan penyesuaian komposisi gizi agar lebih sesuai kebutuhan.

Selain itu, penyaluran bantuan makanan akan diprioritaskan agar tetap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden, sehingga penerima manfaat lebih tepat sasaran.

Pengawasan operasional dapur MBG ke depan juga akan diperketat, terutama pada sekolah-sekolah yang tercatat memiliki tingkat food waste tinggi. Evaluasi ini diharapkan bisa menekan pemborosan makanan sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Program MBG berjalan optimal, memenuhi standar gizi, dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. (nba)