Ketua Banggar DPR Tolak Usulan Jusuf Kalla Pangkas Subsidi BBM: Jangan Bebani Rakyat Miskin
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com – Usulan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilontarkan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) langsung ditolak Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah.
Sajd menilai kebijakan itu justru berpotensi membebani masyarakat kecil.
"Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kilogram itu harus tepat sasaran, targeted," kata Said, Senin (6/4).
Ia menegaskan, persoalan utama bukan pada besaran subsidi, melainkan akurasi penyalurannya. Menurutnya, subsidi LPG 3 kilogram selama ini masih banyak salah sasaran.
"Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kilo," ujarnya.
Said mengklaim, jika penyaluran dibuat tepat sasaran, anggaran subsidi bisa jauh lebih efisien.
"Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG tabung 3 kilogram itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu," jelasnya.
Lebih jauh, Said mempertanyakan dorongan untuk memangkas subsidi di tengah kenaikan harga energi global.
"Kalau soal beban membebani dengan kenaikan harga minyak energi internasional, apa sih yang tidak terbebani? Kan iya. Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga non-subsidi yang sampai sekarang belum naik?" tegasnya.
Ia mengingatkan, kebijakan yang menyasar subsidi justru berisiko menekan kelompok rentan.
"Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan dong. Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense," lanjut Said.
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan kenaikan harga harus dihitung dampaknya terhadap inflasi.
"Itupun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naik kan kemana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul. Kasih kesempatanlah. Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, nggak," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan mengurangi beban subsidi energi termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik global.
Pasalnya, subsidi energi yang makin membengkak akan meningkatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menumpuk utang.
"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata Jusuf Kalla di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/4).
Jusuf Kalla menuturkan, pengurangan subsidi sudah dilakukan banyak negara untuk mengatasi potensi krisis di dalam negeri.
Ia beranggapan, mempertahankan harga BBM seperti sebelum konflik antara Iran dan AS-Israel justru membuat masyarakat tidak berhemat.
"Dia akan (menciptakan) jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah, kalau meningkat terus maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar," ucap JK.
JK berpandangan, kenaikan utang justru lebih berbahaya dalam jangka panjang. Pada akhirnya, seluruh masyarakat Indonesia akan merasakan dampaknya. (rpi/dpi)
Load more