Prabowo Wujudkan Keadilan Sosial, Pemerintah Siap Renovasi 400 Ribu Rumah Rakyat Miskin

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto resmi mengakselerasi program renovasi rumah rakyat pada tahun 2026 dengan skala yang jauh lebih besar. Target yang dipasang melonjak tajam menjadi 400 ribu unit rumah bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia.

Lonjakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah mendorong pemerataan kesejahteraan melalui penyediaan hunian layak, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dari level paling dasar.

Lonjakan Target Bedah Rumah Capai Hampir 10 Kali Lipat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa target program tahun ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 45 ribu unit.

“Program renovasi rumah ini mengalami peningkatan signifikan. Dari 45 ribu unit tahun lalu, kini menjadi 400 ribu rumah yang sedang dipersiapkan,” ujar Maruarar dalam keterangannya.

Kenaikan hampir 10 kali lipat ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan kemiskinan melalui sektor perumahan. Program ini juga menjadi bagian dari strategi besar pembangunan nasional berbasis keadilan sosial.

Baca Juga

Diminta Pindah ke IKN, Gibran Ajak DPR Ikut

Berbasis Data BPS, Cegah Salah Sasaran

Untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, pemerintah menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data utama.

Pendekatan berbasis data ini menjadi kunci dalam menghindari kesalahan penyaluran yang selama ini kerap menjadi sorotan dalam program bantuan sosial.

Program bedah rumah akan difokuskan pada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Langkah ini diharapkan mampu menjawab persoalan klasik, di mana bantuan sering kali tidak tepat sasaran.

“Harus ada aturan yang jelas agar yang menerima benar-benar masyarakat kurang mampu. Jangan sampai yang mampu justru mendapat bantuan,” tegas Maruarar.

Seluruh Wilayah Indonesia Dipastikan Tersentuh

Selain peningkatan jumlah unit, pemerintah juga memastikan pemerataan distribusi program. Jika pada tahun sebelumnya masih terdapat sekitar 220 kabupaten/kota yang belum tersentuh program bedah rumah, tahun ini seluruh wilayah Indonesia dipastikan mendapatkan alokasi.

Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam menghapus ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama bagi daerah yang selama ini belum mendapatkan akses program perumahan layak.

Dengan cakupan nasional, program ini tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah terpencil dan tertinggal.

Dorong Ekonomi Lokal dan Serap Tenaga Kerja

Program renovasi rumah ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga ekonomi. Dengan skala ratusan ribu unit, program ini diperkirakan akan menggerakkan sektor konstruksi secara signifikan.

Beberapa dampak ekonomi yang diharapkan antara lain:

• Peningkatan permintaan bahan bangunan

• Penyerapan tenaga kerja lokal

• Perputaran ekonomi di daerah

• Penguatan sektor usaha kecil terkait konstruksi

Dengan kata lain, program ini menjadi stimulus ganda, tidak hanya memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Wujud Nyata Keadilan Sosial

Langkah agresif pemerintah dalam memperluas program bedah rumah dipandang sebagai upaya konkret dalam mewujudkan keadilan sosial. Hunian layak menjadi salah satu kebutuhan dasar yang selama ini masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat Indonesia.

Melalui pendekatan yang lebih terstruktur, berbasis data, dan merata, pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga dirasakan hingga ke pelosok.

Program ini juga menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Skema Program Lebih Ketat dan Terukur

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan, pemerintah menyiapkan berbagai mekanisme pengawasan dan evaluasi. Data dari BPS akan menjadi acuan utama dalam penentuan penerima manfaat, sekaligus alat kontrol untuk mencegah penyimpangan.

Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah juga diperkuat agar implementasi program berjalan optimal di lapangan.

Dengan kombinasi antara skala besar dan tata kelola yang lebih baik, program bedah rumah 2026 diharapkan menjadi salah satu program unggulan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (agr/nsp)