Dedi Mulyadi Akui Dapat Arahan Langsung dari Presiden Prabowo, Dua Proyek di Jawa Barat Ini Dipastikan Tak Akan Terhambat

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

Arahan tersebut berupa percepatan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan jika pihaknya telah menetapkan dua lokasi utama dalam pembangunan PLTSa yakni di TPA Kayu Manis dan TPA Sarimukti.

“Sudah ada lokasinya, namanya (TPA) Kayu Manis di Tanah Sareal. Jadi sudah ada, tanahnya sudah ada,” kata Dedi saat ditemui di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Jakarata, Selasa (7/4/2026).

Dedi menjelaskan pembangunan PSEL dan PLTSa di TPA Sarimukti untuk penanganan pengelolaan sampah khusus wilayah Bandung Raya.

Sedangkan, pembangunan PSEL dan PLTSa di TPA Kayu Manis ditujukan untuk pengelolaan sampah dari Bogor dan Depok.

Baca Juga

Mendagri Tito dan Jajaran Lengkap Ikuti Rapat Kerja Pemerintah

Menurutnya pembagiaan wilayah aglomerasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik dapat memangkas biaya anggararan serta mempersingkat struktur birokrasi pemerintahan era pihaknya.

"Selama ini, pembiayaan sampah itu diangkut. Kemudian ada lembaganya, kepala dinasnya, kepala bidangnya, tenaga fungsional. Biaya BBM-nya tiap hari itu sangat mahal,” katanya.

Di sisi lain, Dedi menegaskan percepatan pembangunan PSEL dan PLTSa tersebut tak akan mendapat hambatan yang berarti.

Pasalnya, kata Dedi, pembangunan yang dilakukan di dua TPA dengan pembagian wilayah pengolahan sampah di wilayah Jabar tersebut sudah merupakan instruksi langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

Ditambah delapan kepala daerah di Jabar telah menandatangani program PSEL yakni Bupati Purwakarta, Wali Kota Depok, Wali Kota Bogor, Wali Kota Cimahi, Wakil Bupati Cianjur, Wali Kota Bandung, Bupati Bandung Barat, dan Bupati Kabupaten Bandung.

“Ini perintah Presiden untuk segera diserahkan ke Danantara. Kalau sudah perintah Presiden, siapa yang berani bantah? Laksanakan,” jelasnya.(saa/raa)