Wakabareskrim Polri ke Para Pelaku Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG: Kamu Nekat, Saya Sikat

Jakarta, tvOnenews.com - Bareskrim Polri menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam kasus BBM ilegal ataupun LPG ilegal, di seluruh wilayah Indonesia.

Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin menyampaikan pesan kepada para pelaku untuk segera berhenti melakukan kegiatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. 

“Kalian bukan hanya berkhianat terhadap negara, tetapi sudah berkhianat terhadap masyarakat yang membutuhkan. Statement terakhir dari saya untuk para pelaku; kamu nekat, saya sikat! Kita tidak main-main,” kata Nunung, di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Selasa (7/4).

“Situasi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kalau masih nekat melakukan penyimpangan penyaluran subsidi, barang bersubsidi berupa BBM dan LPG, maka kita akan melakukan upaya tegas, tindakan tegas. Untuk itu segera berhenti,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Nunung menerangkan, tidak ada lagi ruang bagi pihak mana pun yang memanfaatkan subsidi BBM maupun LPG, apalagi untuk keuntungan pribadi atau kelompok. 

“Mari kita bersama bersinergi semua pihak, baik TNI maupun Polri dan seluruh stakeholder lainnya berkomitmen menindak tegas penyalahgunaan BBM, LPG dan bersubsidi,” tegasnya.

Baca Juga

Oknum Kepsek SMK di Brebes Ditangkap, Gudang Sekolah Jadi Tempat Oplos Tabung Gas

Jenderal Polisi Bintang Dua ini menerangkan bahwa hal ini merupakan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto dan kemudian diteruskan kepada Kapolri, bahwa sudah tidak ada keraguan dari Bareskrim dan jajaran di Polda untuk melakukan tindakan tegas, khususnya terhadap anggota Polri dan juga terhadap anggota TNI.

“Bagi para oknum yang masih melakukan tindakan ilegal berupa penyalahgunaan BBM subsidi dan LPG, maka kita akan lakukan tindakan tegas. Kita akan berkolaborasi dalam melakukan penegakan hukum ini, terutama dengan rekan-rekan TNI nanti dari Puspom. Kita akan turun bersama. Kita laksanakan perintah Presiden ini dengan sepenuh hati,” jelasnya.

Untuk diketahui, Direktorat Tipidter Bareskrim Polri melakukan penegakan hukum terkait BBM ilegal ataupun LPG ilegal sepanjang tahun 2025 hingga 2026, di seluruh wilayah Indonesia.

Dittipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh. Irhamni, mengatakan selama tahun 2026, mulai Januari hingga April, pihaknya telah menetapkan sebanyak 89 tersangka.

“Adapun pengungkapan selama 2026 ini adalah 97 TKP dengan 89 tersangka. Bisa dilihat mungkin agak turun tetapi masih cukup tinggi tentunya,” kata Irhamni, di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Selasa (7/4).

Lebih lanjut, Irhamni menerangkan penegakkan hukum diantaranya dilakukan di Sumatera Utara sebanyak 4 TKP, kemudian Riau 9 TKP, kemudian Sumatera Selatan 5 TKP, Lampung 3 TKP, Jambi 12 TKP, Bengkulu 11 TKP, Bangka Belitung 1 TKP.

“Kemudian di wilayah DKI Jakarta dalam hal ini Polda Metro Jaya 6 TKP, Polda Jabar 4 TKP, Jateng 4 TKP, DIY 1 TKP, Jatim 1 TKP, Kaltim 4 TKP, Kalbar 4 TKP, Sulbar 2 TKP, Gorontalo 4 TKP, dan Papua Barat 1 TKP,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irhamni menerangkan, dari pengungkapan kasus 2026 ini, pihaknya menyita barang bukti solar 112.663 liter, gas 3 kilogram adalah 7.096 buah, gas 5,5 kilogram sebanyak 425 tabung, gas 12 kilogram sebanyak 3.113 tabung, dan gas 50 kilogram sebanyak 315 tabung. 

“Kemudian barang bukti kendaraan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan baik roda 4 ataupun roda 6 sebanyak 79 unit,” tuturnya.

Sementara itu, Irhamni mengungkapkan, tahun 2025 pihaknya juga telah melakukan pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi sebanyak 568 TKP dengan 583 tersangka yang tersebar di 33 provinsi. 

“TKP yang pertama adalah di Aceh 18 TKP, kemudian Sumatera Utara 79 TKP, Sumatera Barat 49 TKP, Polda Riau telah mengungkap 18 TKP, Polda Sumsel 61 TKP, Polda Lampung 11 TKP, Polda Kepulauan Riau 1 TKP, Polda Jambi 64 TKP, Polda Bengkulu 21 TKP, Polda Babel 10 TKP, Polda Banten 10 TKP,” ujarnya.

Kemudian, pengungkapan kasus juga terjadi di Polda Metro Jaya 30 TKP, Polda Jabar 23 TKP, Polda Jateng 25 TKP, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 9 TKP, Polda Jatim 43 TKP, Polda Bali 10 TKP, Polda Kaltim 23 TKP, Polda Kalteng 3 TKP, Polda Kalbar 36 TKP, kemudian Polda Kalsel 2 TKP, Polda Kaltara 1 TKP, Polda Sulawesi Utara 21 TKP, Polda Sulawesi Tenggara 7 TKP, Polda Sulawesi Barat 3 TKP, Polda Gorontalo 4 TKP, Polda NTB 3 TKP, Polda NTT 10 TKP, Polda Maluku 3 TKP, Polda Maluku Utara 3 TKP, dan Polda Papua 2 TKP. 

Adapun rincian barang bukti yang diamankan pada periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar, Pertalite sebanyak 127.019 liter, gas 3 kilo sebanyak 17.516 tabung, gas 5,5 kilogram sebanyak 516 tabung, gas 12 kilogram sebanyak 4.945 tabung, gas 50 kilogram sebanyak 422 tabung, dan kendaraan roda 4 dan roda 6 sebanyak 353 unit.

Atas peristiwa itu, para pelaku dikenakan pasal dugaan penyalahgunaan niaga BBM ataupun LPG subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. (ars/dpi)