DPR Sorot Dibukanya Selat Hormuz: Dua Kapal Pertamina Tertahan, Diplomasi Indonesia Dipertanyakan

“Ini bukan sekadar soal kapal. Ini soal harga diri negara,” katanya.

Pernyataan ini mempertegas bahwa isu tersebut memiliki dimensi strategis yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam konteks geopolitik dan ekonomi global yang tengah bergejolak.

Pemerintah Diminta Bergerak Cepat

Dalam situasi dengan batas waktu yang sempit, Mufti mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam pola kerja birokrasi yang lambat. Ia menegaskan bahwa dua minggu merupakan waktu yang sangat terbatas.

Untuk itu, diperlukan langkah cepat dan terukur agar peluang yang ada tidak terbuang percuma.

“Kalau kita lambat, kesempatan ini bisa hilang. Pemerintah tidak boleh santai,” ujarnya.

Baca Juga

BHS Soroti Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Merak

Ia juga mendorong adanya upaya diplomasi yang lebih agresif, termasuk komunikasi tingkat tinggi antarnegara hingga intervensi langsung di level kepala negara jika diperlukan.

Dorongan Perkuat Ketahanan Energi

Selain soal diplomasi, DPR juga menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selama kondisi relatif kondusif, pemerintah diminta mempercepat impor dan menambah cadangan energi.

Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan di masa mendatang, mengingat kawasan Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak dunia.

Adapun langkah yang disoroti antara lain:

• Mempercepat proses impor energi

• Mengamankan stok dalam jumlah besar

• Mengantisipasi lonjakan harga global

Dengan strategi tersebut, Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi di tengah ketidakpastian global.

Dampak Lebih Luas Jika Momentum Gagal Dimanfaatkan

Mufti mengingatkan bahwa kegagalan dalam memanfaatkan pembukaan Selat Hormuz tidak hanya berdampak pada sektor energi. Lebih dari itu, hal tersebut bisa memicu penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, posisi Indonesia di mata dunia juga berpotensi melemah jika dinilai tidak mampu bertindak cepat dalam situasi krisis.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya dua kapal, tapi kepercayaan rakyat dan wibawa Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

Sorotan DPR ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah dituntut untuk menunjukkan kinerja nyata, terutama dalam bidang diplomasi dan pengamanan kepentingan strategis nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. (rpi/nsp)