Dedi Mulyadi Sindir Cara Berpikir Normatif Pemprov Jabar dalam 40 Tahun Terakhir: Regulasinya Itu-itu saja
- Tangkapan Layar YouTube Pemkab Subang
tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi gemas kepada Pemerintah yang masih saja berpikir normatif.
Sebab, dirinya menemukan laporan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tidak ada perubahan sejak 40 tahun terakhir.
Pernyataannya disampaikan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Subang, pada Senin (6/4/2026).
Awalnya, pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini menyinggung tidak ada kemajuan apabila cara berpikir pemerintah masih normatif.
“Nggak akan ada kemajuan Subang, tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau cara berpikir kita semua normatif,” ungkap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pada Senin (6/4/2026).
“Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi. ASN berpikirnya Tukin (Tunjangan Kinerja) tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya Pokir (Pokok-pokok Pikiran) tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif, jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman,” sindirnya.
Akibat cara berpikir yang normatif itu, menurutnya mustahil bagi Indonesia memiliki tokoh-tokoh besar apabila semua orang hanya cari aman.
“Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju,” tegas KDM.
- Tangkapan Layar YouTube Pemkab Subang
Bahkan, ia menyinggung pemikiran normatif yang biasa terpikirkan di benak para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurut KDM, negeri ini tidak akan maju jika tidak ada orang yang ingin berubah.
“Yang penting APBD-nya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Persoalan WTP isinya apa urusan belakangan. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan,” terang Dedi.
“Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika, pengabdian, sebagai abdi negara, sebagai bhayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia pada Provinsi Jawa Barat tidak akan pernah tercapai. Karena kita akan melakukan pekerjaan yang itu-itu saja,” lanjutnya menjelaskan.
Dedi Mulyadi meminta para peserta rapat untuk memeriksa perjalanan Pemerintah Provinsi dalam 40 tahun terakhir bahwa regulasi pemerintahnya hanya berulang-ulang.
“Silahkan dicek. Perjalanan pemerintah 40 tahun kebelakang Provinsi Jawa Barat regulasi pemerintahnya itu-itu saja,” tuturnya.
Menurutnya, hal ini disebabkan karena tidak adanya pembangunan yang visioner dalam jangka waktu yang panjang untuk terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, sehingga akan terus tertinggal.
Lantas, ia memberitahukan cara mengatasinya.
“Caranya perubahan mental, perubahan filosofi, ideologi kebangsaan, ideologi ke-Jawa Baratan itu menjadi satu kesatuan,” kata Gubernur Jawa Barat itu.
“Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya sangat mencintai Padjadjaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki dan sering kali orang mengkafirkan itu. Sesungguhnya ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan,” sambungnya menjelaskan.
KDM menyinggung soal Suku Sunda yang terikat pada leluhurnya yang disebut karuhun, namun disalah artikan sebagai mistisisme.
Padahal, di negara lain karuhun itu melahirkan konstitusi sehingga di masa depan negaranya tetap terjaga.
Pemikiran tersebut harus diperbaiki dengan menjaga dan merawat Tanah Air mulai dari menjaga kebersihan dan keteraturan.
Maka pemerintah harus melakukan tindakan atau aksi secara cepat dan tidak bisa terlalu lama didiskusikan.
(kmr)
Load more