Harga Plastik Melonjak Hingga 70 Persen, Purbaya: Industri Belum Ajukan Relaksasi Bea Masuk

Jakarta, tvOnenews.com — Lonjakan tajam harga bahan baku plastik hingga 70 persen di dalam negeri memicu tekanan serius bagi pelaku industri, terutama UMKM dan sektor pengemasan.

Namun di tengah situasi tersebut, pemerintah mengungkap belum ada permintaan resmi dari industri untuk relaksasi tarif bea masuk.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa hingga kini pihaknya belum menerima usulan keringanan tarif dari pelaku industri plastik.

“Minta (kemudahan bea masuk) ke Kemenperin, terus ke saya. Itu (harga plastik) naik karena bahan bakunya juga naik, tapi ketika turun, akan turun juga,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (9/4/2026).

Kenaikan harga plastik ini dipicu terganggunya rantai pasok global akibat konflik antara Iran dan Amerika Serikat, yang berdampak langsung pada distribusi bahan baku utama seperti nafta dan LPG. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah juga memperparah kondisi logistik global, terutama jalur strategis Selat Hormuz.

Purbaya menilai, kondisi ini bersifat sementara karena sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan baku global.

Baca Juga

Tri Tito Dorong PKK Kawal Program Pemerintah hingga Perkuat Layanan Kesehatan Masyarakat

Ia juga menegaskan bahwa mekanisme pengajuan kebijakan harus melalui Kementerian Perindustrian sebelum dibahas lebih lanjut di Kementerian Keuangan.

“Seandainya ada kebijakan pun, pasti akan kami pertimbangkan. Tapi mereka belum ke saya, jadi saya nggak tahu,” katanya.

Selain itu, Purbaya mengaku belum melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terkait isu ini.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian telah bergerak cepat merespons tekanan global dengan menyiapkan sejumlah langkah strategis. Agus Gumiwang menegaskan pemerintah mendorong diversifikasi sumber bahan baku serta optimalisasi penggunaan LPG sebagai alternatif dalam produksi petrokimia.

Selain itu, peningkatan penggunaan plastik daur ulang berkualitas tinggi juga didorong sebagai solusi jangka menengah untuk menjaga keberlanjutan industri.

Situasi ini semakin kompleks mengingat sekitar 22 persen pasokan petrokimia global berasal dari Timur Tengah yang sebagian besar melewati Selat Hormuz. Gangguan di jalur ini membuat impor bahan baku ke Indonesia menjadi terbatas dan mahal.

Data menunjukkan, hingga Februari 2026, impor plastik Indonesia masih tinggi, mencapai sekitar Rp14,84 triliun dengan pemasok utama dari China, Thailand, dan Korea Selatan.

Sementara itu, tarif bea masuk untuk bijih plastik seperti polietilena (PE), polipropilena (PP), dan polivinil klorida (PVC) masih berada di kisaran 5–10 persen.

Dengan tekanan harga yang terus meningkat, April 2026 menjadi periode krusial bagi industri plastik nasional. Tanpa intervensi kebijakan yang cepat dan tepat, lonjakan biaya produksi dikhawatirkan akan semakin membebani sektor hilir dan mempersempit ruang gerak pelaku usaha kecil. (agr/ree)