Viral Motor Listrik BGN, Kepala BGN Tegaskan Penganggaran Masuk RPATA dan Bukan Program Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Viralnya video sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) di media sosial memicu berbagai spekulasi publik, termasuk soal penganggaran dan jumlah unit yang disebut-sebut mencapai puluhan ribu. Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi tegas terkait mekanisme pengadaan motor listrik tersebut.

Dadan memastikan bahwa pengadaan motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah melalui prosedur resmi dan masuk dalam skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), sesuai ketentuan yang berlaku.

Penganggaran Motor Listrik Sudah Sesuai Aturan

Menurut Dadan, penganggaran motor listrik BGN bukanlah kebijakan mendadak. Program ini telah direncanakan sejak tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menjelaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) pada akhir 2025, sehingga anggaran tersebut masuk dalam mekanisme RPATA.

“Mekanisme ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap,” ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta.

Baca Juga

BGN Hentikan Permanen Operasional 4 SPPG, 10.112 Penerima MBG Dialihkan

Adapun skema pembayaran tersebut meliputi:

• Termin 1: setelah penyelesaian 60 persen unit

• Termin 2: setelah penyelesaian 100 persen unit

Realisasi Tidak Capai Target, Dana Dikembalikan

Meski telah direncanakan matang, realisasi pengadaan motor listrik BGN tidak sepenuhnya mencapai target awal. Dari total kontrak sebanyak 25.644 unit, penyedia hanya mampu menyelesaikan 21.801 unit atau sekitar 85,01 persen.

Dadan menegaskan bahwa sisa dana yang tidak terserap telah dikembalikan ke kas negara sesuai prosedur yang berlaku.

“Sisa dana dalam RPATA telah dikembalikan melalui mekanisme penihilan bersamaan dengan pembayaran tahap kedua,” jelasnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Bantah Isu 70 Ribu Unit Motor Listrik

Dalam klarifikasinya, Dadan juga membantah informasi yang menyebut jumlah motor listrik BGN mencapai 70 ribu unit. Ia menegaskan bahwa angka tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan data resmi.

“Total realisasi hanya 21.801 unit, bukan puluhan ribu seperti yang beredar,” tegasnya.

Isu tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu pertanyaan publik terkait besaran anggaran dan urgensi pengadaan.

Fungsi Motor Listrik untuk Program MBG

Pengadaan motor listrik BGN memiliki tujuan spesifik, yakni mendukung mobilitas operasional kepala SPPG dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

Dengan adanya motor listrik, diharapkan distribusi layanan dan pengawasan program di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Realisasi Tahun 2026, Meski Dianggarkan 2025

Dadan juga menjelaskan bahwa meskipun pengadaan motor listrik ini masuk dalam anggaran tahun 2025, realisasi administrasi dan keuangannya baru terjadi pada tahun 2026.

Hal ini merupakan bagian dari mekanisme normal dalam pengelolaan anggaran pemerintah, khususnya ketika terdapat proses lanjutan yang melewati tahun fiskal.

Dengan demikian, tidak ada pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut.

Transparansi Jadi Sorotan Publik

Kasus viralnya motor listrik BGN menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara, termasuk dalam pengadaan barang seperti motor listrik pemerintah.

Dalam konteks ini, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. BGN menegaskan komitmennya untuk terus membuka informasi dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.

Selain itu, isu seperti harga motor listrik dan efisiensi pengadaan juga menjadi perhatian publik. Meski tidak dirinci dalam pernyataan resmi, aspek harga motor listrik tetap menjadi faktor penting dalam evaluasi penggunaan anggaran.

Motor Listrik dan Efisiensi Anggaran Pemerintah

Penggunaan motor listrik dalam program pemerintah dinilai memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari efisiensi biaya operasional hingga dukungan terhadap energi ramah lingkungan.

Namun demikian, pengadaan dalam jumlah besar tetap harus mempertimbangkan aspek kebutuhan riil, harga motor listrik yang kompetitif, serta dampaknya terhadap anggaran negara.

Dengan klarifikasi yang disampaikan, BGN berharap polemik terkait motor listrik ini dapat diluruskan dan masyarakat memperoleh informasi yang utuh serta faktual.

Di tengah sorotan publik, isu motor listrik BGN sekaligus menjadi refleksi penting tentang bagaimana pengelolaan anggaran negara harus selalu transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. (ant/nsp)