PB HMI Apresiasi Pemerintah atas Stabilitas Harga BBM dan Penguatan IPR

Jakarta, tvOnenews.com — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Rizki Alif Maulana, menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran atas keberhasilan menjaga stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah dinamika geopolitik internasional yang penuh ketidakpastian.

Menurutnya, kondisi global yang ditandai dengan kenaikan harga minyak dunia tidak berdampak pada BBM bersubsidi dalam negeri. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta memastikan akses energi yang terjangkau bagi rakyat.

“Kami mengapresiasi langkah strategis Menteri ESDM yang mampu menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi di tengah tekanan geopolitik global akibat situasi konflik perang AS-Iran. Sekitar dua puluh persen minyak dunia diangkut melewati selat Hormuz yang menjadi titik sentral konflik ini. Langkah nyata menteri ESDM merumuskan formulasi stabilisasi harga dan pasokan BBM merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujar Rizki.

Selain itu, PB HMI juga menyatakan dukungan penuh kepada Menteri ESDM untuk menindak Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ilegal yang melakukan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung sebagaimana instruksi Presiden. Penanganan tambang ilegal dinilai penting tidak hanya dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah kerugian negara. 

“Kami mendukung penuh upaya penertiban tambang ilegal. Negara tidak boleh kalah terhadap praktik-praktik oligarki, kelompok atau mafia tambang yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan,” tegasnya.

Lebih lanjut, PB HMI juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertambangan skala kecil. Legalisasi melalui IPR diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Baca Juga

Prabowo Ungkap Aset Negara Rp370 Triliun Diselamatkan, Setara 10 Persen APBN

“Penguatan IPR menjadi kunci penting. Negara harus hadir memberikan ruang legal bagi masyarakat, bukan hanya melakukan penertiban. Dengan tata kelola yang baik, pertambangan rakyat bisa menjadi sumber ekonomi yang adil dan berkelanjutan,” tambahnya.