Wacana ‘War Tiket’ Haji Menuai Kritik, Atalia: Kemunduran bagi Reformasi Tata Kelola Haji

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana “war tiket” atau berburu tiket haji untuk memangkas antrean haji menuai kritik tajam dari DPR. 

Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menilai wacana yang diusulkan Kementerian Haji dan Umrah itu terlalu dini dan berpotensi merusak sistem yang sudah berjalan.

Menurut Atalia, niat pemerintah mengurai antrean panjang memang bisa dipahami. 

Namun, ia mengingatkan agar solusi yang diambil tidak justru menimbulkan masalah baru, terutama terkait keadilan bagi jemaah.

“Kita semua sepakat bahwa menunggu hampir tiga dekade adalah waktu yang terlalu lama. Namun, solusi tidak boleh lahir dari ketergesaan yang justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Mengembalikan sistem haji ke mekanisme war ticket atau 'balapan cepat' seperti sebelum tahun 2017 adalah sebuah kemunduran besar bagi reformasi tata kelola haji di Indonesia,” ujar Atalia, Jumat (10/4/2026).

Atalia menyoroti pernyataan Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf yang mengusulkan sistem "siapa cepat bayar, dia berangkat". 

Baca Juga

Menkeu Semprot Produsen Rokok Ilegal, Purbaya: Akan Kita Tutup Betulan

Menurutnya, wacana ini secara terang-terangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025  tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menganut prinsip first come first serve berdasarkan nomor porsi (NOPORS) pendaftaran.

Atalia bahkan menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut yang dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu.

“Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka akan tersisihkan,” tegasnya.

Tak hanya soal keadilan, Atalia juga mengingatkan potensi dampak besar terhadap pengelolaan dana haji. 

Selama ini, setoran awal jemaah dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menghasilkan nilai manfaat yang digunakan menekan biaya haji.

“Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung (lumpsum), dana haji yang mencapai ratusan triliun akan kering. Siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan naik drastis?” ujarnya.

Ia juga menilai wacana tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah memberantas haji ilegal.

“Di satu sisi kita menggembar-gemborkan No Haji Without Queue, di sisi lain menteri mewacanakan war ticket. Ini kontradiktif dan hanya akan membingungkan publik. Saya khawatir ini akan dimanfaatkan oleh calo untuk menawarkan 'jalur cepat' dengan iming-iming sistem baru,” imbuhnya.

Sebagai solusi, Atalia meminta pemerintah fokus pada pembenahan data dan sistem, bukan mengubah mekanisme dasar. Ia mendorong penerapan basis data tunggal nasional yang terintegrasi antara Kementerian Haji dan BPKH.

“Fokuslah pada efisiensi pemberangkatan dan pembangunan infrastruktur di sana, jangan malah mengubah sistem di hulu yang justru berantakan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengusulkan skema prioritas bagi jemaah lansia yang telah lama mengantre agar tetap mendapatkan keadilan tanpa harus bersaing dalam sistem “perang tiket”.

“Ini bukan soal inovasi atau kuno. Ini soal melindungi 5,5 juta jemaah yang sedang dalam antrean panjang. Jangan karena kita ingin terlihat progresif, kita malah menelantarkan mereka,” tandas Atalia. (rpi/iwh)