Menteri PU Murka soal Proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk, Dody Hanggodo: Seolah-olah Melawan Perintah Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengakui sempat murka saat meninjau proyek Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur. 

Pasalnya, Dody menilai progres pembangunan SR di Nganjuk ternyata masih jauh tertinggal dibanding daerah lain, ditambah respons tim teknis yang dinilai tidak solutif.

“Nganjuk kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Masih berapa sih mungkin 15 persen lah. Nah, yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang ngasih excuses gitu kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar. Enggak. Excuse,” kata Dody saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (12/4/2026).

Dody lantas menyoroti sikap di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang dinilai kurang tegas. Kondisi ini, menurutnya, dapat memicu spekulasi negatif terkait hubungan dengan penyedia jasa proyek.

“Saya ini agak-agak bingung juga nih. Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih. Penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada pada tim saya, tapi kan kan rumor, saya enggak bisa buktikan. Cuma fakta yang saya terima di lapangan seperti kemarin terjadi di Nganjuk,” ucapnya.

Menurut Dody, program Sekolah Rakyat merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem.

Baca Juga

Menteri Dody Buka-bukaan Masalah Serius di Internal Kementerian PU, Sebut Berbagai Kasus dari Judol hingga Korupsi

Karena itu, pelaksanaannya harus dijalankan secara serius dan bertanggung jawab.

Menteri PU mengakui sempat merasa sangat kecewa terhadap kinerja pihak terkait dalam proyek tersebut. Bahkan, ia menyebut emosinya mungkin akan lebih sulit dikendalikan jika dirinya masih lebih muda.

Kekecewaan tersebut dipicu oleh sikap yang dinilai kurang serius dalam menjalankan program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem.

Dody juga menegaskan pentingnya profesionalisme aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas. Ia meminta agar seluruh ASN tidak bersikap main-main dalam mendukung keberhasilan program pemerintah, termasuk proyek Sekolah Rakyat.

Ia turut menyoroti ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diinstruksikan Presiden dengan kontrak proyek. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pemanfaatan fasilitas pada awal Juli 2026.

“Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Lah kan ini kan jadi kayak seolah-olah melawan perintah Presiden. Perintah Presiden itu Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Nanti kontraknya 23 Juli coba. Ya, ya saya juga bingung,” ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, Dody menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis guna memastikan pengawasan proyek berjalan optimal dan selaras dengan arahan pemerintah pusat.

Meski demikian, ia memberikan apresiasi terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya yang dinilai berjalan sesuai target, termasuk proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (ant/rpi)