DPR RI Didesak Bentuk Pansus Usut Proyek Impor Mobil Pikap dari India

Jakarta, tvOnenews.com - Massa yang tergabung dalam Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) mendesak DPR RI membentuk panitia khusus (pansus)  terkait kasus impor pengadaan 105.000 mobil pikap dari India.

Humas KAPAK, Adib Alwi mengatakan pembentukan pansus dibutuhkan dalam upaya membongkar dugaan praktik penyimpangan terkait proyek pengadaan tersebut.

"Kami dari Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi menuntut, segera bentuk Pansus Agrinas Gate dan segera memanggil Dirut PT APN," kata Adib kepada awak media, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Adib menjelaskan engatakan DPR harus menggunakan fungsi dan peran sebagai pengawas terhadap kebijakan publik yang mengunakan APBN termasuk rencana impor 105.000 mobil pikap dari India oleh PT APN. 

Bahkan, pihaknya sempat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPR RI pada Senin (13/4/2026) terkait desakan pembentukan pansus tersebut.

Ia menekankan DPR RI harus menggunakan fungsi dan peran sebagai pengawas terhadap kebijakan publik yang mengunakan APBN termasuk rencana impor 105.000 mobil pikap dari India .

Baca Juga

Komisi III DPR RI Puji Transparansi Polri, Pemuda Timur: Itu Realitas

"Narasi 'koperasi' yang diusung dalam proyek ini seolah menjadi tameng moral. Koperasi Merah Putih digambarkan sebagai tulang punggung distribusi pangan nasional. Namun, pertanyaan mendasar belum pernah dijawab dengan jernih, mengapa harus impor? Mengapa bukan produksi dalam negeri? Bukankah selama ini pemerintah gencar mengampanyekan kebijakan substitusi impor dan penguatan industri otomotif nasional?," jelas Adib.

"Ketika negara memilih jalan impor dalam skala masif, maka ada dua kemungkinan: ketidakmampuan atau ketidakmauan. Jika ini soal ketidakmampuan, maka itu adalah kegagalan kebijakan industrialisasi. Namun jika ini soal ketidakmauan, maka publik berhak mencurigai adanya kepentingan yang lebih gelap kepentingan yang bersembunyi di balik jargon kerakyatan," sambungnya. 

Selain itu, Adib juga mendesak BPK dan KPK bergerak mengusut kasus impor mobil ini agar adanya infromasi mengenai sumber dana dari proyek termasuk skema pembiayaan. 

Sebab, kata Adib, tanpa transparansi yang utuh proyek ini berpotensi merugikan keuangan negara.

"Di sinilah peran BPK m menjadi krusial. BPK tidak boleh hanya menjadi pencatat angka dan penyusun laporan rutin. Dalam kasus sebesar ini, publik menuntut keberanian, lakukan audit investigatif, bongkar seluruh rantai keputusan, telusuri aliran dana, dan ungkap siapa saja yang bermain di balik proyek ini," ungkapnya.

Tak hanya itu, pihaknya turut mendesak KPK segera mengusut kasus impor 105.000 mobil pikap dari India dengan melakukan pemeriksaan kepada ssejumlah petinggi PT APN.

Langkah itu diperlukan untuk dpat mengetahui rencan proyek impor tersebut tanpa adanya penyimpangan yang terjadi.

"Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, tetapi harus menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut proyek ini. Publik tidak ingin mendengar alasan klasik, 'masih dalam kajian', 'belum ada kerugian negara', atau 'semua sudah sesuai prosedur'. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak skandal besar justru bersembunyi di balik prosedur yang tampak rapi. Korupsi modern tidak lagi kasar dan terang-terangan, ia halus, sistematis, dan sering kali dilindungi oleh regulasi yang dibuat khusus untuk mengaburkan jejak," jelas Adib Alwi.

Lebih ironis lagi, kata Adib Alwi, proyek ini dikaitkan dengan koperasi, sebuah entitas yang seharusnya menjadi simbol ekonomi gotong royong. 

Namun dalam praktiknya, koperasi seringkali dijadikan kendaraan legitimasi untuk proyek-proyek besar yang tidak transparan. 

"Dalam konteks ini, publik harus waspada terhadap apa yang bisa disebut sebagai 'kooptasi koperasi'. Ketika koperasi digunakan untuk membungkus proyek besar, maka risiko penyalahgunaan menjadi berlipat. Tidak ada jaminan bahwa manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh anggota koperasi, apalagi oleh masyarakat luas," kata dia.

Lebih lanjut, Adib Alwi menegaskan kritik KAPAK terhadap proyek ini bukan berarti menolak pembangunan atau modernisasi distribusi pangan. 

Justru sebaliknya, kritik ini lahir dari keinginan agar pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional. 

"Tidak ada yang salah dengan pengadaan kendaraan untuk mendukung logistik pangan. Yang menjadi masalah adalah cara, skala, dan transparansinya. Jika memang kebutuhan kendaraan sebesar itu nyata dan mendesak, maka pemerintah seharusnya membuka prosesnya secara terbuka, lakukan tender internasional yang transparan, libatkan industri dalam negeri, dan pastikan tidak ada konflik kepentingan. Tanpa itu semua, proyek ini akan selalu dibayangi kecurigaan," pungkasnya.(raa)