Akomodasi Haji Berantakan, DPR: Jangan-jangan Ada ‘Main Mata’ di Tim Pengadaan

Jakarta, tvOnenews.com – Polemik pengadaan akomodasi haji kembali memanas. 

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), melontarkan kritik tajam terhadap tim pengadaan yang dinilai mengabaikan keputusan resmi DPR.

Sorotan utama HNW tertuju pada penggunaan Tower Al Hidayah yang disebut menampung hingga 21.000 jemaah. 

Ia menilai perhitungan kebutuhan kamar seharusnya jelas dan tidak bisa diabaikan.

“Tapi tadi yang disampaikan oleh teman-teman terkait Al Hidayah. Saya akan menyoroti lebih detail lagi, Pak,” kata Hidayat Nur Wachid dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah RI pada Selasa (14/4/2026). 

Menurutnya, jika kapasitas mencapai 21.000 jemaah, maka kebutuhan kamar dengan skema empat orang per kamar harus mencapai 5.250 unit.

Baca Juga

Komisi III DPR RI Puji Transparansi Polri, Pemuda Timur: Itu Realitas

“Jadi kalau Tower Al Hidayah itu digunakan 21.000, itu harus tersedia kamar isi empat 5.250 kamar. Ya. Jadi 21.000 dibagi empat ketemunya 5.250 kamar,” terangnya.

Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan ketidaksesuaian. Hidayat Nur Wachid mengungkap adanya variasi kapasitas kamar yang dinilai melenceng dari perencanaan.

“Sedangkan di sana ada isi empat, ada isi lima, ada isi enam. Di sinilah tim Bapak, tim pengadaan akomodasi dan transportasi tidak mendengarkan keputusan Panja dan keputusan Raker. Ini perlu dicatat,” tegasnya.

Ia bahkan mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan tersebut.

“Tim pengadaan di sana itu siapa? Makanya saya katakan itu manusia atau malaikat? Saya katakan itu,” ucapnya menyindir.

Wachid juga mengaku menyayangkan kondisi ini, terlebih karena pembentukan kementerian terkait lahir dari Komisi VIII dengan tujuan memperbaiki layanan haji.

“Ya, Bapak, saya ini terus terang apa yang disampaikan Bu Selly sama, menyayangkan dan sayang pada Menteri Haji karena ini adalah yang lahir dari Komisi VIII. Tujuan Presiden adalah untuk memperbaiki, memperbaiki layanan haji dan tidak ada terjadi korupsi, tidak ada istilah, Pak Wamen, kartel,” katanya.

Lebih jauh, Wachid menduga adanya keterlibatan orang lama di Kantor Urusan Haji (KUH) yang masih bercokol dalam tim pengadaan.

“Ini catatan ya. Siapa tim pengadaan di sana? Dan saya lihat tim pengadaan di sana masih ada orang KUH yang orang lama. Ini kemungkinan dia adalah biang keladinya. Itu harus segera, mereka harus dibuang! Tarik ke Indonesia!” tegasnya.