Menteri Yandri: Moratorium Ritel Modern Demi Pemerataan Ekonomi Desa

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan usulan moratorium izin ritel modern sebagai upaya pemerintah untuk pemerataan ekonomi desa agar tidak lagi terpusat hanya kepada pemodal besar.  

"Ritel modern keuntungannya 100 persen diambil oleh pemodal, diambil oleh pemilik usaha," ujarnya dalam Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, mengutip Antara pada Kamis.

Yandri mengatakan fungsi ritel modern bakal digantikan oleh keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang menjalankan bisnis simpan pinjam, penjualan elpiji, sembako, logistik, hingga apotik dan klinik. 

Keuntungan dari seluruh siklus bisnis Koperasi Desa Merah Putih berputar di desa dengan komposisi minimal 20 persen menjadi pendapatan asli desa dan sekitar 80 persen kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat ekonomi langsung.

"100 persen keuntungan (koperasi) berdiam dan mengalir di desa, sehingga ini menjadi salah satu cara menanggulangi kemiskinan ekstrem," kata Yandri.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, usulan moratorium muncul di tengah pertumbuhan pesat ekspansi ritel modern di seluruh Indonesia. Pada 2025, jumlah gerai ritel modern Alfamart dan Indomaret telah melampaui 40 ribu gerai tersebar hingga ke pedesaan.

Baca Juga

Aktif Bangun Komunikasi dan Konsolidasi, Kader Muda Dorong Demokrat NTB Tetap Solid dan Dekat dengan Rakyat

Pemerintah mengklaim jumlah Koperasi Desa Merah Putih yang dibangun hampir mencapai 34 ribu unit, sedangkan koperasi yang sudah rampung pembangunan 100 persen hampir 5.500 unit.

Menteri Yandri menyampaikan seluruh aset Koperasi Desa Merah Putih mulai dari bangunan, gudang, hingga kendaraan operasional menjadi milik desa, bukan milik pemerintah pusat.

"Semua aset diserahkan kepada desa. Bangunan, gerai, gudang, truk, mobil pick-up, maupun motor roda tiga menjadi aset desa," katanya.(ant/ree)