Diplomasi Energi ke Rusia Tuai Dukungan, Langkah Bahlil Dinilai Taktis yang Masuk Akal

Jakarta, tvOnenews.com - Langkah pemerintah mengamankan pasokan energi dari Rusia di tengah gejolak geopolitik global menuai apresiasi dari kalangan akademisi.

Namun di balik dukungan tersebut, para pakar mengingatkan agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai manuver jangka pendek, melainkan diikuti penguatan fundamental energi nasional.

Kerja sama yang dijalin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev mencakup suplai minyak mentah (crude), LPG, hingga pembangunan fasilitas penyimpanan (storage). Kesepakatan ini dinilai sebagai respons strategis di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.

Peneliti Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral Institut Teknologi Sepuluh Nopember Ridho Hantoro menilai, diversifikasi pasokan melalui Rusia merupakan langkah yang rasional untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia.

“Tambahan pasokan dari Rusia adalah langkah taktis yang masuk akal untuk memperluas opsi pasok dan mengurangi risiko konsentrasi impor,” ujarnya, saat dihubungi, Jumat (17/4/2026).

Lebih jauh, Ridho menyoroti pembangunan fasilitas storage sebagai aspek paling strategis dalam kerja sama ini. Menurutnya, penguatan infrastruktur penyimpanan justru menjadi kunci ketahanan energi jangka panjang.

Baca Juga

Pemerintah Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026

“Pembangunan storage adalah langkah strategis yang lebih fundamental, karena memperkuat ketahanan sistem, bukan hanya menambah volume pembelian sesaat,” kata Ridho.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak ditentukan oleh capaian diplomasi semata, melainkan oleh implementasi teknis di lapangan.

“Keberhasilan kebijakan ini nanti tidak diukur dari headline diplomatiknya, tetapi dari hal-hal yang sangat konkret, apakah harga pasokan lebih kompetitif, apakah crude-nya cocok untuk kilang, apakah LPG benar-benar mengurangi tekanan impor, apakah storage berada di lokasi logistik yang tepat, dan apakah stok itu benar-benar bisa diakses cepat saat krisis,” tegasnya.

Ridho juga menekankan bahwa kerja sama ini harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar transisi energi, bukan solusi tunggal. Tanpa penguatan sektor domestik, ketergantungan impor justru berpotensi berlanjut.

“Ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari strategi transisi dan ketahanan energi, bukan sebagai tujuan akhir. Indonesia tetap perlu paralel memperkuat lifting domestik, upgrading kilang, efisiensi konsumsi BBM, substitusi LPG, bioenergi, dan percepatan elektrifikasi. Tanpa itu, tambahan pasokan hanya akan memperbaiki gejala, bukan akar kerentanannya,” ungkapnya.