Keras! Pramono Larang Campur Tangan Politik di Kursi Direksi BUMD DKI

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalisme dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan menolak campur tangan politik dalam proses penunjukan jajaran direksi maupun komisaris.

Pramono menekankan bahwa posisi strategis di BUMD harus diisi oleh individu yang memiliki kemampuan dan rekam jejak yang mumpuni, bukan berdasarkan kepentingan tertentu. 

“Sebagai Gubernur, saya percaya betul dengan proses yang dijalankan sekarang ini. Bahkan, ketika melakukan perombakan direksi, komisaris, dan sebagainya, saya cuma minta satu hal, jangan ada intervensi politik, jangan ada titipan. Kalau ada keputusan pun yang memutuskan Gubernur, supaya dipilih orang-orang yang terbaik,” ujarnya, dikutip Sabtu (18/4/2026).

Ia mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan dalam tubuh BUMD DKI. Meski demikian, beberapa perusahaan daerah dinilai menunjukkan perkembangan kinerja yang positif, seperti Bank Jakarta, PAM Jaya, Jakpro, dan Dharma Jaya.

Pramono juga menyampaikan kepercayaan kepada para pimpinan BUMD untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan. 

“Maka, kata kuncinya adalah saya memberikan kesempatan, dan saya percaya dengan saudara-saudara untuk mengelola perusahaan ini,” katanya.

Baca Juga

Pramono Minta BUMD Daerah Berani Ekspansi Global: Ayo Persiapkan Diri, Bertarung Keluar

Selain itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencatut namanya untuk kepentingan tertentu. Menurutnya, setiap klaim yang mengatasnamakan dirinya harus dikonfirmasi secara langsung. 

“Kalau ada orang yang mengatasnamakan saya, harus ngomong langsung dengan saya. Saya sudah pengin betul membangun BUMD-BUMD ini menjadi lebih baik supaya tidak kebebanan dengan hal-hal yang tidak produktif,” ucapnya.

Ke depan, Pramono berharap seluruh BUMD DKI dapat membangun budaya kerja yang lebih sehat, terbuka, serta mengedepankan komunikasi yang efektif. 

Ia juga menegaskan kesiapannya untuk menerima masukan dan berdiskusi dengan jajaran BUMD apabila menghadapi persoalan dalam pengelolaan perusahaan. (nba)