Lonjakan Biaya Penerbangan Haji Akibat Kenaikan Avtur, Pakar Sarankan Presiden Prabowo Lakukan Langkah Ini

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid meminta pemerintah dapat mengambil keputusan cepat dan bijak terkait adanya kenaikan harga avtur hingga berdampak lonjakan harga tiket pesawat terkhusus penerbangan haji.

Fahri mengutarakan solusi konkret bagi Presiden RI, Prabowo Subianto dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk dapat mengalokasikan dana sekitar Rp1,77 triliun dari APBN untuk subsidi biaya penerbangan haji 2026 sebagai konsekwensi menanggung lonjakan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar dolar.

Sumber :

• Istimewa

Ia menilai Perppu berfungsi sebagai alat hukum bagi pemerintah untuk bertindak cepat dan luar biasa (extraordinary actions) dalam situasi darurat.

Kata Fahri, langkah ini merupakan pilihan kebijakan 'Beleid' yuridis yang kuat bagi Prabowo untuk mengatasi kenaikan biaya penerbangan haji.

"Menurut hemat saya, kebijakan Perppu adalah produk hukum konstitusional presiden sangat 'Related' dengan kondisi objektif dan faktual adanya, Karena secara objektif ada UU, tetapi tidak memadai untuk mengantisipasi kenaikan harga avtur, sedangkan di sisi yang lain jemaah haji sebagai warga negara dalam keadaan yang demikian tidak boleh menjadi korban atas situasi dan keadaan ini, sehingga negara dengan segenap kapasitasnya harus hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian, pada hakikatnya kehadiran negara dalam segala keadaan merupakan sebuah keniscayaan sebab negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk melindungi warganya, terutama saat menghadapi situasi yang kompleks seperti ini," kata Fahri kepada awak media, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Baca Juga

Prabowo Sidak Gudang Bulog Magelang, Pastikan Stok Beras Penuh di Tengah Ancaman Krisis Global

Fahri menuturkan langkah itu dinilai sudah memenuhi kualifikasi syarat objektif untuk menerbitkan Perppu sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 138/PUU-VII/2009 dalam kondisi saat ini.

Ia memaparkan dalam putusan tersebut terdapat tiga parameter dari kegentingan yang memaksa.

Pertama, berupa adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang (UU). 

Kedua, terdapat kekosongan hukum yang berarti UU dibutuhkan belum ada atau sudah ada tetapi tidak memadai dalam mengatasi suatu keadaan objektif.