147 Tahun Kartini, Perempuan Indonesia Hadapi Tantangan Baru di Era Digital

Sidoarjo, tvOnenews.com – 147 tahun sejak Raden Ajeng Kartini menghirup napas pertama di Jepara, denyut gagasannya masih terasa di langkah perempuan Indonesia hari ini. Peringatan Hari Kartini 2026 bukan sekadar kebaya, konde, dan upacara seremonial. Ia adalah cermin untuk mengukur seberapa jauh “Habis Gelap Terbitlah Terang” benar-benar menjadi lampu di tiap sudut kehidupan perempuan.

Founder Perempuan Bergerak by Hayy Maahayaa, Ahaddiini Hayyu, menyebut benang merah sejarah Kartini masih relevan sampai detik ini. Ini dibuktikan pergerakan perempuan Indonesia tidak pernah diam. Ia tumbuh, beradaptasi, lalu menembus ruang-ruang yang dulu tertutup rapat.

“Pada 1903, Kartini menulis kepada Stella Zeehandelaar, Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak perempuan,” ujar Ahaddiini, Selasa, 21 April 2026.

Ketika itu, adat menjadi tembok tinggi yang mengurung perempuan pribumi dari bangku sekolah. Kartini tidak mengangkat parang. Ia memilih pena dan pikiran sebagai senjata.

Sekolah Kartini yang ia rintis adalah pernyataan sikap bahwa kemerdekaan perempuan dimulai dari kemerdekaan berpikir. Surat-suratnya menyelinap keluar dari pendopo, menyeberangi lautan, dan mengguncang meja-meja pejabat di Batavia hingga Belanda. “Habis Gelap Terbitlah Terang” bukanlah puisi manis. Ia tuntutan agar perempuan boleh bersekolah, memilih, dan menentukan arah hidup.

Ahaddiini mengungkapkan, refleksi perjuangan Kartini hari ini bergerak dari surat ke pergerakan nyata. Dari dapur ke ruang kebijakan, semangat itu melahirkan gelombang peradaban baru. Perempuan tidak lagi sekadar objek yang diatur, melainkan subjek yang mengatur.

Baca Juga

Gelar Dialog Nasional, KPPG Tekankan Peran Penting Keterwakilan Perempuan di Legislatif

“Semangat Kartini menyala jadi pergerakan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, tahun 1912 sekolah-sekolah Kartini berdiri. Tahun 1928, Kongres Perempuan Indonesia pertama lahir di Yogyakarta. Tahun 1945, perempuan ikut merumuskan kemerdekaan. Tahun 1998, suara ibu-ibu dari dapur menjadi bahan bakar reformasi. Garisnya lurus, yakni dari pena ke sekolah, ke organisasi, ke kebijakan.

Masuk era 2020-an, arena pergerakan meluas ke dunia digital. Kampanye PerempuanBisa menggema, advokasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) digodok hingga disahkan, dan satu per satu pemimpin perempuan muncul di sektor teknologi, startup, hingga pemerintahan.

“Ini bukti pergerakan perempuan melaju sangat baik,” imbuh Ahaddiini.

Namun 2026 memberi potret dua sisi. Terang sudah diraih di banyak lini, tetapi gelap masih bertahan dalam wujud berbeda. Dulu Kartini ditahan dinding rumah. Berlanjut dengan banyaknya perempuan ditahan pada kolom komentar. Kekerasan berbasis gender online, doxxing, dan deepfake menjadi pingitan versi baru yang tak kasatmata.

Di sisi lain, terang itu nyata. Makin banyak perempuan berdiri sebagai founder startup, AI engineer, hingga konten kreator yang menulis narasinya sendiri. Komunitas-komunitas perempuan tumbuh dengan tujuan perjuangan yang beragam, dari literasi finansial sampai keamanan digital. Ruang-ruang yang dulu sunyi kini riuh oleh suara mereka.

Bagi Ahaddiini, data ikut bicara. Angka buta huruf perempuan turun drastis, meski hal tersebut belum cukup sebagai bekal hidup. Baginya, gelap bagi perempuan Indonesia belum terusir.

“Berdasarkan BPS 2023, tingkat penyelesaian SD untuk perempuan mencapai 98,19 persen. Tahun 2024, partisipasi sekolah usia 7–23 tahun pada perempuan menyentuh 75,76 persen, melampaui laki-laki,” terangnya.

Keterwakilan politik juga bergerak naik. Tahun 2026, 31 persen kursi legislatif diisi perempuan, melonjak dari 21 persen pada 2019. Di dunia startup teknologi, 28 persen founder adalah perempuan. Angka-angka ini adalah cahaya yang tidak bisa diabaikan.

World Economic Forum mencatat kesenjangan upah gender di Indonesia masih 23 persen. Partisipasi angkatan kerja perempuan stagnan di 54 persen, tertinggal jauh dari laki-laki yang 84 persen. Artinya, pintu sudah terbuka, tetapi lantainya belum rata.

“Perempuan Indonesia 2026 menghadapi tembok baru yang tak kasatmata. Di ruang digital mereka memimpin sebagai CEO, engineer, dan kreator, tetapi sekaligus paling rentan jadi korban KDRT digital, jerat pinjol, dan pelecehan berbasis gender online. Work from home membuka peluang, namun beban ganda domestik tetap menempel,” kata Ahaddiini.

Sementara itu, survei Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 2025 menyebut 68 persen perempuan bekerja masih menanggung mayoritas urusan rumah tangga. Sementara di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), perkawinan anak dan stigma pada perempuan kepala keluarga masih menjadi pekerjaan rumah. UU TPKS sudah lahir sejak 2022, tetapi implementasi di daerah, pendampingan korban, dan keberanian melapor belum selesai.

Ahaddiini menegaskan, Kartini hari ini bukan satu nama. Ia adalah wajah-wajah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan identitas, profesi, dan cerita yang beragam. Ada yang berdiri di podium, ada yang bertahan di dapur, ada yang menulis kode di depan layar, ada yang mengajar di kelas pelosok.

“Hari Kartini 2026 mengingatkan satu hal, emansipasi bukan garis finis, melainkan estafet. Terang sudah terbit, tetapi belum merata. Tugas kita memastikan cahayanya menjangkau setiap perempuan, baik di kota dan desa, di kantor dan rumah, di ruang kelas dan ruang digital. Sebab terang yang setengah-setengah, bukanlah terang yang Kartini dan perempuan Indonesia inginkan,” pungkasnya. (khu/gol)