Dedi Mulyadi Beberkan Alasan Pemprov Jabar Tetap Tarik Pajak Kendaraan Listrik

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemprov Jabar tetap menarik pajak untuk kendaraan listrik.

Pasalnya, kata Dedi, pajak masih menjadi kontribusi besar bagi daerah. Selain itu menurutnya, kendaraan listrik masih menggunakan jalan.

"Harapan saya adalah pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil menggunakan jalan," ucap Dedi di Bandung, Selasa (21/4/2026).

Dedi menilai jika pajak kendaraan bermotor dihilangkan dan dana bagi hasil pajak juga mengalami penundaan, maka pihaknya akan kesulitan membangun Jawa Barat. 

Dedi optimis kesadaran masyarakat membayar pajak semakin tinggi karena bisa merasakan kualitas infrastruktur jalan yang semakin baik.

"Dengan layanan infrastruktur jalan yang semakin baik, dan kelengkapan kenyamanan jalan semakin meningkat, kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor sangat tinggi dengan pemberlakuan misalnya, bayar pajak tidak usah pakai KTP pemilik KTP," kata Dedi.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Tak Main-main Kirim 9 Siswa SMAN 1 Purwakarta ke Barak Militer Buntut Viral Lecehkan Guru

Aturan Baru dari Kemendagri

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menetapkan aturan baru terkait pajak kendaraan, termasuk mobil listrik. 

Dalam kebijakan terbaru tersebut, kendaraan listrik tidak lagi sepenuhnya bebas pajak atau 0%.

Hal itu berdasarkan Permendagri No. 11 Tahun 2026 yang mengatur dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Oleh karena itu, pemerintah tetap memberikan insentif bagi kendaraan listrik berbasis baterai. 

Namun, bentuknya bukan lagi pembebasan penuh, melainkan berupa pengurangan atau keringanan pajak sesuai kebijakan daerah.

“Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi aturan tersebut.

Artinya, pemerintah daerah memiliki peran dalam menentukan besaran insentif, sehingga tidak semua wilayah akan menerapkan pajak nol persen untuk kendaraan listrik. (muu)