Golkar Tak Masalahkan Usulan KPK Soal Pembatasan Masa Jabat Ketum Parpol Dua Periode: Kami Selalu Ganti Setiap Periode

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Golkar tegaskan tidak ada masalah terkait usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai maksimal dua periode.

Hak tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji menanggapi soal usulan KPK tersebut.

"Kami tidak masalah seandainya ada batasan dua periode (jabatan ketum)," katanya di DPP Golkar, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Sarmuji mengungkapkan, bahwa ucapannya itu bukan tanpa alasan, sebab ketun Partai Golkar tidak pernah menjabat hingga dua periode.

"Golkar kepemimpinannya berganti setiap periode. Bahkan hingga saat ini belum ada satu pun orang yang bisa sampai dua kali penuh di Partai Golkar. Jadi kalau dibatasi 2 periode itu, itu sebenarnya isu tidak mengena di Golkar," ungkapnya.

Ia juga menilai, bahwa yang terpenting saat ini yaitu bagaimana demokrasi internal di sebuah partai itu berkualitas.

Baca Juga

Ditemukan Rekening Penampung, KPK Dalami Dugaan Setoran dari Sejumlah Kantah ke Kanwil BPN Jawa Timur

Sebab, jika demokrasi internal berkualitas, sebuah partai tidak akan bergantung hanya pada satu sosok tertentu saja.

"Kita tidak akan tergantung pada satu sosok saja, tetapi ada banyak pemikiran yang di situ yang bisa diserap, yang pemikiran itu mencerminkan juga adalah pikiran-pikiran yang berkembang di masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, KPK mengusulakn masa jabatan ketua umum (ketum) partai politik maksimal dua periode. Hal ini dilakukan untuk mencegah korupsi di sektor politik.

Usulan tersebut masuk dalam kajian tata kelola partai politik yang disusun Direktorat Monitoring KPK. Lembaga antirasuah menyebut rekomendasi itu didasarkan pada temuan dan argumentasi akademik yang dikaitkan dengan pembenahan sistem politik serta upaya menutup celah korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pembatasan masa kepemimpinan partai menjadi salah satu poin penting yang lahir dari hasil kajian tersebut.

“Salah satu temuannya ya, di poin delapan, mengenai pembatasan periode seorang ketua partai politik gitu ya, itu tentu juga ada basis akademisnya,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, kajian tersebut menemukan regenerasi di tubuh partai belum berjalan optimal. Kondisi itu, kata dia, berpengaruh pada mahalnya ongkos politik.

Termasuk dugaan adanya biaya tertentu yang harus dikeluarkan seseorang untuk masuk atau mendapatkan posisi strategis di partai.

KPK menilai persoalan kaderisasi yang lemah membuat proses rekrutmen politik tidak sehat, termasuk munculnya fenomena perpindahan kader yang dalam waktu singkat bisa langsung mendapat posisi unggulan dalam kontestasi politik.

Dari temuan itu, KPK mendorong pembenahan sistem kaderisasi agar biaya-biaya politik yang dinilai memberatkan dapat ditekan.

KPK menilai pembatasan masa jabatan ketua umum juga berkaitan dengan upaya memperkuat sirkulasi kepemimpinan di partai sehingga proses kaderisasi berjalan lebih sehat dan terbuka. (aha/iwh)