Menko Airlangga Ungkap Fundamental Ekonomi Indonesia di Triwulan I-2026 Tetap Solid di Tengah Ketidakpastian Global
- Dokumentasi Kemenko Perekonomian
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mempercepat reformasi struktural untuk memperkuat daya tarik investasi Indonesia di tengah tekanan ekonomi global.
Fokus utama diarahkan pada penyempurnaan sistem perizinan berusaha yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, model bisnis baru, hingga dinamika sektor ekonomi modern.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, fundamental ekonomi nasional tetap solid meski dihadapkan pada ketidakpastian global.
“Di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian, fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga solid. Momentum pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2026 didukung oleh konsumsi rumah tangga, penyaluran THR, serta akselerasi belanja negara melalui melalui realisasi stimulus yang mencapai Rp809 triliun,” jelas Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4).
Dari sisi investasi, kinerja awal tahun menunjukkan tren positif. Realisasi investasi pada Triwulan I-2026 mencapai Rp498,79 triliun atau tumbuh 7,22 persen secara tahunan.
Dampaknya langsung terasa pada penyerapan tenaga kerja yang melonjak hingga 706.569 orang, naik 18,93 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Capaian tersebut sekaligus mencerminkan semakin meratanya investasi, termasuk di luar Pulau Jawa, yang selama ini menjadi fokus pemerataan pembangunan nasional.
Stabilitas makroekonomi juga tetap terjaga. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen guna menjaga nilai tukar di tengah volatilitas global.
Sementara itu, aktivitas industri tetap ekspansif dengan PMI Manufaktur Maret 2026 di level 50,1, menandakan sektor riil masih tumbuh dan kompetitif di kawasan ASEAN.
Dari sisi eksternal, kinerja perdagangan menunjukkan ketahanan yang kuat dengan surplus yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut. Cadangan devisa tercatat sebesar US$148,2 miliar, sementara defisit APBN hingga Maret 2026 tetap rendah di 0,93 persen terhadap PDB, indikasi disiplin fiskal yang tetap terjaga.
Untuk memastikan momentum ini berlanjut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026. Satgas ini berperan mengurai hambatan investasi dan mempercepat implementasi kebijakan di lapangan.
Di sisi regulasi, pemerintah juga meluncurkan pembaruan penting melalui implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
Kebijakan ini menjadi fondasi baru dalam sistem perizinan berbasis risiko yang lebih modern dan responsif.
Pembaruan KBLI mencakup sektor-sektor strategis seperti ekonomi digital, kecerdasan artifisial, mitigasi perubahan iklim, hingga penguatan jasa keuangan termasuk bullion bank, sebuah langkah untuk menyesuaikan regulasi dengan arah transformasi ekonomi global.
“Untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha, hari ini kami mengumumkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Hukum, dan Kepala BPS. SEB ini menjadi panduan teknis operasional dalam menerapkan penyesuaian kode KBLI tanpa merugikan kepentingan pelaku usaha,” ujar Airlangga.
Implementasi KBLI 2025 dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni penyesuaian otomatis melalui integrasi sistem Ditjen AHU dengan OSS, serta penyesuaian mandiri oleh pelaku usaha jika terdapat perubahan dalam anggaran dasar perusahaan.
Dalam konferensi pers tersebut, turut hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, bersama sejumlah pejabat lintas kementerian dan lembaga.
Dengan kombinasi reformasi regulasi, stabilitas makro, dan percepatan investasi, pemerintah optimistis Indonesia akan tetap menjadi salah satu destinasi utama investasi global bahkan di tengah lanskap ekonomi dunia yang penuh tekanan. (agr/dpi)
Load more