BGN Gandeng Empat Kementerian Guna Pastikan MBG Tepat Sasaran

Menurutnya, keterbukaan itu jadi ruang pelibatan publik yang aktif untuk meminimalisir potensi penyimpangan.

“Pantau biaya per porsi, persentase serapan lokal, jumlah SPPG aktif, indikator gizi, dan dampak ekonomi daerah secara terbuka dan dapat diakses publik. Data adalah kompas transformasi: tanpanya, kita tidak tahu apakah lompatan besar seperti program MBG ini sudah mendarat di tempat yang benar,” tegasnya.

Selain itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah menambahkan, penggunaan data penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bisa menjadi patokan agar program MBG bisa tepat sasaran. 

Dia merasa, PIP bisa memberikan akses data anak mana saja yang orangtuanya kurang mampu memberikan makanan bergizi karena keterbatasan ekonomi. 

"Caranya, melakukan sinkronisasi dengan sekolah, dengan PIP," kata Lina.

Dia memaparkan, PIP juga bisa disinkronkan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk melakukan verifikasi. 

Baca Juga

BGN Klaim Jadi Mesin Baru Ekonomi: Rp249 Triliun Disalurkan untuk Belanja di Daerah

"Data ini akan memberikan integrasi yang cepat sehingga program MBG yang ingin fokus pada anak kurang mampu bisa segera terlaksana," tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, Pemerintah juga terus menyiapkan evaluasi dampak MBG berbasis akurasi data penerima. 

Dengan integrasi 4 K/L, BGN menargetkan inclusion dan exclusion error ditekan signifikan. 

Validasi yang sebelumnya manual 14 hari kini dipersingkat jadi rata-rata 1x24 jam.

Hingga April 2026, MBG telah menjangkau 82,4 juta penerima di 38 provinsi. 

Pemetaan 405 kabupaten/kota prioritas akan menjadi acuan ekspansi tahap berikutnya.