DPR Kritik Usulan Geser Gerbong Perempuan KRL: Bukan Solusi, Keselamatan Harus Dibangun dari Sistem

“Kebijakan ini bisa menjadi simbolik, bukan solutif. Bahkan bisa menimbulkan persepsi keliru,” kata Derta.

Ia menilai, pendekatan seperti ini justru berisiko menciptakan pemahaman yang salah di masyarakat, seolah keselamatan perempuan cukup dijamin melalui pengaturan posisi gerbong.

Perlindungan Perempuan Harus Lebih Komprehensif

Dalam pandangan DPR, perlindungan perempuan di transportasi publik harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya melalui gerbong khusus, tetapi juga dengan:

• Sistem pengawasan yang efektif

• Pencegahan pelecehan

• Mekanisme pelaporan yang cepat

• Penanganan korban yang responsif

Pendekatan ini dinilai lebih relevan untuk menciptakan ruang publik yang aman bagi perempuan.

Baca Juga

BMKG Prakirakan Kota-kota Besar di Pulau Jawa Bakal Diselimuti Awan

Dorong Audit Sistem Keselamatan Nasional

DPR mendorong pemerintah untuk memanfaatkan momentum pascakecelakaan sebagai langkah evaluasi besar terhadap sistem perkeretaapian nasional.

Audit menyeluruh dinilai perlu dilakukan, terutama pada:

• Sistem persinyalan

• Komunikasi antar kereta

• Pengendalian operasional

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian, termasuk pelatihan berkala dan sertifikasi ulang bagi masinis serta petugas operasional.

Jangan Salah Prioritas

Derta menegaskan bahwa keselamatan transportasi publik tidak bisa disederhanakan pada satu aspek saja. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada solusi cepat yang tidak menyentuh persoalan mendasar.

“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama dan harus ditangani secara sistemik,” tegasnya.

Momentum pasca kecelakaan, lanjutnya, seharusnya dimanfaatkan untuk pembenahan menyeluruh, bukan sekadar menghadirkan kebijakan yang terlihat cepat namun minim dampak nyata. (rpi/nsp)