Pengamat Komentari soal Dirut KAI Didesak Mundur Karena Tragedi Kecelakaan Maut Kereta Bekasi

Jakarta, tvOnenews.com - Mencuatnya kabar terkait Dirut KAI didesak mundur karena buntut insiden kecelakaan maut kereta api yang melibatkan kereta rel listrik (KRL) Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4/2026) malam dan menewaskan belasan orang. Ternyata ditanggapi oleh pengamat hukum dan politik, Muslim Arbi.

Muslim Arbi mengingatkan agar tuntutan harus didasari objektivitas dan investigasi yang jelas.

Satu peristiwa, menurut Muslim, tidak serta merta bisa menjadi dasar evaluasi terhadap pimpinan.

Apalagi, penyebab kecelakaan belum disimpulkan secara resmi.

Sumber :

• Tim tvOnenews/Adinda Ratna Safira

“Permintaan mundur terhadap Dirut KAI harus didasarkan pada evaluasi yang objektif, bukan tekanan politik atau asumsi sesaat. Jangan sampai publik melihat ada agenda lain di balik desakan itu,” jelas Muslim, Rabu (29/4/2026).

Baca Juga

Dapat Kabar Sausan Jadi Korban Tabrakan Kereta Bekasi, Keluarga Sempat Tidak Percaya dan Mengira Telepon Penipuan

Bahkan ia menegaskan tanggung jawab atas kecelakaan transportasi bersifat kompleks dan melibatkan banyak aspek.

Mulai dari faktor teknis, operasional, sistem keselamatan, hingga pengawasan internal.

Sehingga ia mengingatkan tidak tepat jika seluruh beban langsung diarahkan kepada pucuk pimpinan tanpa melihat akar persoalan secara menyeluruh.

“Kalau setiap kecelakaan langsung direspons dengan tuntutan mundur terhadap Dirut, itu bukan solusi. Itu justru berpotensi menjadi politisasi atas musibah,” katanya.

Lebih lanjut, Muslim menilai publik perlu mencermati indikasi kepentingan tertentu di balik desakan terhadap Dirut KAI.

“Saya menduga ada kepentingan lain. Bahkan ada sinyal dugaan permintaan proyek di tubuh KAI. Ini tentu harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan hal tersebut masih sebatas dugaan dan tidak boleh dianggap sebagai tuduhan final tanpa pembuktian.

“Ini bukan vonis, tetapi alarm. Publik perlu kritis melihat dinamika politik di sekitar BUMN,” tambahnya.

Muslim justru menyoroti kinerja KAI di bawah kepemimpinan Bobby Rasyidin yang dinilainya menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. 

Transformasi yang dilakukan KAI meliputi digitalisasi layanan, peningkatan ketepatan waktu perjalanan, modernisasi stasiun, hingga peningkatan pendapatan perusahaan yang disebut mencapai Rp16,83 triliun.

“Capaian itu nyata dan dirasakan publik. Jangan sampai diabaikan hanya karena tekanan politik sesaat,” ujarnya.

Muslim menekankan pentingnya investigasi menyeluruh dan independen untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, memastikan proses berjalan transparan.

Menurutnya, jika ditemukan kesalahan sistemik, maka pembenahan harus dilakukan pada sistem. Sementara jika terdapat kelalaian individu, penanganannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Kita semua berduka atas insiden ini. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Namun penyelesaian harus berbasis fakta, bukan opini yang digiring,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto menilai, ada kegagalan sistemik yang terjadi sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut terjadi.

Bahkan kata Firnando Ganinduto, dalam sistem perkeretaapian modern, keberadaan teknologi seperti automatic signaling, train protection system, hingga fail-safe mechanism, yang seharusnya dapat mencegah terjadinya tabrakan, bahkan dalam kondisi human error sekalipun.

Selain itu, Firnando Ganinduto mengungkapkan, ketidakmampuan sistem dalam mengantisipasi kondisi darurat menunjukkan adanya celah dalam integrasi teknologi dan pengawasan operasional. Karenanya, dia menyoroti tanggung jawab manajerial di tingkat tertinggi, termasuk Direktur Utama KAI.

“Ada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan. Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak, kami mendesak Dirut KAI untuk mengundurkan diri,” tegas Firnando Ganinduto, pada Selasa (28/4/2026).

Selain itu, Firnando Ganinduto menyebutkan, bahwa insiden ini mencerminkan lemahnya manajemen keselamatan yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam industri transportasi.

Kemudian, ia tekankan, bahwa keselamatan tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, melainkan harus terintegrasi dalam setiap lini operasional, mulai dari perencanaan perjalanan, pengaturan sinyal, hingga pengendalian lalu lintas kereta secara real-time.

Selain itu, ia mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap manajemen operasional KAI, termasuk evaluasi terhadap sistem komunikasi antarstasiun, prosedur pemberhentian darurat, serta keandalan teknologi deteksi dan pengendalian kereta.

Menurutnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) harus bertindak secara transparan. Hal ini diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap transportasi umum.

Di samping itu, Firnando menegaskan, insiden ini harus menjadi momentum bagi KAI untuk melakukan reformasi serius dalam sistem keselamatan transportasi.

Dengan meningkatnya volume penumpang dan frekuensi perjalanan kereta, kebutuhan akan sistem yang lebih canggih, responsif, dan berlapis menjadi tidak terelakkan.

“Keselamatan publik adalah prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini,” pungkas Firnando Ganinduto. (aag)