DPR Nilai Rencana Pemerintah Tutup Prodi Kurang Relevan: Sangat Berisiko Salah Sasaran

Jakarta, tvOnenews.com – DPR menyoroti rencana pemerintah menutup sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi.

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan penutupan prodi bukan solusi untuk mengatasi rendahnya serapan kerja.

Menurut Abdul Fikri, kebijakan ini justru berisiko salah sasaran karena persoalan pengangguran lulusan disebut bukan semata kesalahan kampus.

“Menjadikan penutupan prodi sebagai langkah cepat untuk mengatasi rendahnya serapan kerja sangat berisiko salah sasaran. Masalah pokok pendidikan tinggi kita bukan semata-mata karena terlalu banyak jurusan yang salah arah, tapi ada kegagalan perencanaan yang lebih mendasar,” kata Fikri, Kamis (30/4).

Ia menilai, ukuran manfaat sebuah jurusan tidak bisa hanya dilihat dari kebutuhan industri.

Menurutnya, kampus tidak bisa langsung disalahkan ketika lulusan belum terserap optimal di dunia kerja.

Baca Juga

Buntut Kasus Pria Sekap Pacar 3 Tahun, Buat DPR Geram: Harus Dijerat dengan Pasal Berlapis!

DPR pun meminta pemerintah berhenti mengambil kebijakan instan dan mulai berbenah dari sisi data.

Salah satunya dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 berbasis tracer study untuk melihat serapan lulusan secara lebih akurat.

Alih-alih menutup prodi, pemerintah diminta membedah data, berapa lulusan yang bekerja, melanjutkan studi, atau memilih berwirausaha.

Fikri juga menyinggung data kampus yang justru menunjukkan serapan lulusan cukup tinggi.

Laporan kinerja sejumlah perguruan tinggi mencatat angka di kisaran 60 hingga 80 persen, bahkan ada yang di atas itu.

Namun, di level nasional, data ketenagakerjaan justru menunjukkan hal sebaliknya.

Jumlah sarjana menganggur masih tinggi, sementara rasio kewirausahaan stagnan.

Abdul Fikri mengatakan, kondisi ini dinilai menunjukkan ada masalah yang lebih besar yakni ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan ketersediaan lapangan kerja.

Lebih jauh, kritik DPR juga menyasar klaim pemerintah soal kelebihan lulusan guru.

Angka yang menyebut ada 490 ribu lulusan per tahun dengan kebutuhan hanya 20 ribu dipertanyakan validitasnya.

“Klaim 490 ribu lulusan berbanding 20 ribu kebutuhan akan sangat menyesatkan jika tidak dijelaskan dasar perhitungannya. Menutup prodi keguruan tanpa membenahi penempatan guru di berbagai daerah justru berisiko memperburuk ketimpangan pendidikan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, data resmi justru menunjukkan masih ada kekurangan ratusan ribu guru di berbagai daerah.