Instruksi Terbaru Dedi Mulyadi soal Palang Pintu Kereta Ampera Bekasi Timur usai Telan 16 Nyawa

tvOnenews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara terang-terangan meluapkan kegeramannya terkait sistem perlintasan kereta api yang dinilai masih sangat tradisional.

Hal ini merupakan buntut dari tragedi kecelakaan maut yang melibatkan KRL vs KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4/2026) lalu.

Dedi menyoroti fakta miris di lapangan di mana banyak palang pintu kereta api masih dikelola secara manual.

Sumber :

• Antara

Bahkan, ia menyentil fenomena perlintasan yang justru dijaga oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) atau warga sekitar. Kondisi ini dinilainya sangat rawan terhadap celah kesalahan manusia.

Bagi orang nomor satu di Jawa Barat tersebut, modernisasi sistem perlintasan bukan lagi sekadar wacana manis di atas kertas, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan, terutama untuk kawasan padat seperti Bekasi.

Baca Juga

Polemik Perlintasan Kereta Ampera Bekasi Dikuasai Ormas, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Bagi Saya Itu Tidak Penting

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @Dedimulyadi71 pada Jumat (1/5/2026), Dedi membeberkan estimasi biaya pengadaan sistem digital yang menyentuh angka fantastis, yakni Rp500 juta hingga Rp1 miliar untuk satu titik perlintasan sebidang.

“Saya sudah meminta Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengadaan dan pemasangan palang pintu digital. Biayanya antara Rp500 juta sampai Rp1 miliar. Laksanakan, alokasinya tersedia,” tegas Dedi Mulyadi dengan nada tanpa kompromi.

Sumber :

• Istimewa

Angka miliaran tersebut dipatok bukan tanpa alasan. Sistem digital ini nantinya akan mengintegrasikan sensor otomatis, sinyal jaringan kereta, hingga sistem peringatan dini yang jauh lebih mutakhir dibandingkan palang manual yang ada saat ini.

Dedi Mulyadi juga melontarkan kritik pedas terkait keterlibatan warga sipil atau ormas dalam menjaga perlintasan.

Menurutnya, fenomena ini adalah tamparan keras bagi pemerintah yang seolah "absen" dalam menjamin keselamatan publik di jalur perlintasan kereta.

“Masih ada pintu perlintasan kereta api yang kemarin terjadi musibah, masih dijaga oleh orang. Apakah itu ormas atau masyarakat setempat, bagi saya itu tidak penting. Yang penting ini bukan kewajiban mereka. Ini kewajibannya aparat,” ujarnya tegas.

Tragedi memilukan di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 menjadi bukti nyata betapa mahalnya harga yang harus dibayar akibat sistem yang usang.

Insiden karambol yang melibatkan KRL relasi Bekasi–Cikarang, sebuah taksi, hingga hantaman KA Argo Bromo Anggrek tersebut telah merenggut sedikitnya 16 nyawa sekaligus dan menimbulkan kekacauan luar biasa pada perjalanan kereta api.