Peringati Hari Buruh, PDIP Bacakan 8 Poin Manifesto untuk Buruh Indonesia

Berikut Manifesto PDIP Bagi Buruh Indonesia:

Sejarah mengajarkan bahwa tugas ideologis PDIP adalah menjalankan Pancasila sebagai dasar, tujuan, pandangan hidup (way of life), serta landasan dalam kebijakan strategis Partai untuk mengelola negara demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.

Pancasila mengandung narasi dan spirit pembebasan agar melalui kemerdekaan Indonesia, seluruh rakyat benar-benar terbebas dari berbagai bentuk penjajahan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan.

Dalam konteks ini, perjuangan buruh tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan hidup semata. Secara historis, ideologis, dan kultural, PDIP menempatkan perjuangan buruh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas peradaban bangsa.

Buruh, bersama petani, nelayan, dan seluruh lapisan masyarakat yang tertindas oleh sistem, diperlakukan tidak adil, serta terpinggirkan dalam sistem ekonomi, harus dibangun kesadarannya agar menjadi kekuatan efektif bagi lahirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tersebut harus terus diperjuangkan.

Dalam menghadapi ketertindasan akibat penjajahan, Bung Karno telah melahirkan teori, asas, asas perjuangan, dan praksis politik untuk memerdekakan kaum Marhaen. 

Baca Juga

Keluarga Dokter Icha Akan Laporkan Tiga Anggota DPRD Timur Laut Utara ke Polda NTT

Namun, realitas kemiskinan masih menjadi persoalan pokok hingga saat ini, meskipun gagasan pembebasan kaum Marhaen telah dirumuskan secara resmi di Yogyakarta pada 7-8 Juli 1933. Dalam praktiknya, buruh kerap hanya dipandang sebagai alat produksi dalam sistem ekonomi.

Peringatan Hari Buruh setiap tanggal 1 Mei menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat dan narasi pembebasan rakyat tertindas.

Dalam perspektif kekinian, kaum Marhaen mencakup petani, nelayan, buruh, buruh informal, masyarakat adat, pekerja digital rentan (digital worker precariat), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta seluruh rakyat miskin Indonesia lainnya.

Dalam melindungi dan mengamankan kehidupan kaum Marhaen, PDIP berpegang pada ajaran Bung Karno mengenai tugas Partai politik, yaitu:

Pertama, partai politik harus hadir sebagai organisasi yang lahir, tumbuh, dan hidup bersama denyut nadi rakyat, serta memahami perjuangan hidup kaum Marhaen, yakni dengan menyelami kehidupan rakyat, serta menangis dan tertawa bersama rakyat.

Kedua, partai politik berperan sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia, menjadi sarana perjuangan untuk memastikan rakyat hidup layak, mulia, adil, dan makmur, serta terpenuhi kebutuhan dasarnya.