Peringati Hari Buruh, PDIP Bacakan 8 Poin Manifesto untuk Buruh Indonesia
- tvOnenews/Syifa Aulia
Jakarta, tvOnenews.com - PDIP secara resmi membacakan Manifesto Politik bagi kaum buruh Indonesia dalam puncak peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang digelar PDIP di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (3/5/2026).
Pembacaan manifesto tersebut dipimpin langsung Ketua DPP PDIP Bidang Jaminan Sosial sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dalam acara bertajuk ‘Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari’.
Charles jelaskan, peringatan Hari Buruh bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum krusial untuk menghidupkan kembali narasi pembebasan bagi rakyat yang tertindas.
Dalam manifesto tersebut, PDIP memperluas cakupan ‘Kaum Marhaen’ dalam perspektif kekinian.
"Dalam pandangan PDI Perjuangan, kaum Marhaen saat ini tidak hanya petani, nelayan, dan buruh pabrik. Ia mencakup buruh informal, masyarakat adat, pelaku UMKM, hingga pekerja digital yang rentan atau digital worker precariat," beber Charles saat membacakan manifesto tersebut.
Charles menjelaskan, dalam melindungi kaum Marhaen, PDIP memegang teguh tiga ajaran utama Bung Karno mengenai tugas partai politik.
Pertama, Partai harus hadir sebagai organisasi yang lahir dan tumbuh bersama denyut nadi rakyat, memahami perjuangan hidup mereka, serta berkomitmen untuk "menangis dan tertawa bersama rakyat".
Kedua, Partai bertindak sebagai sarana perjuangan untuk memastikan rakyat hidup layak, mulia, adil, dan makmur, serta memastikan kebutuhan dasar setiap warga negara terpenuhi.
Ketiga, Partai berperan sebagai pembawa penerang yang memberikan arah dan pengetahuan konkret dalam perjuangan politik kebangsaan.
"Partai politik bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan suluh perjuangan yang memberikan pengetahuan konkret bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya secara konstitusional," ujarnya.
Selain memaparkan nilai-nilai ideologis, Charles juga membacakan 8 poin Manifesto PDIP bagi Buruh.
Delapan poin tersebut mencakup kebijakan konkret terkait perlindungan jaminan sosial, kepastian upah layak, perlindungan pekerja di sektor digital, hingga penguatan posisi tawar buruh dalam struktur ekonomi nasional.
"Kami memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir di DPR RI maupun melalui instruksi partai, selalu berpijak pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat miskin Indonesia," tutur Charles.
Load more