Kemendiktisaintek Berencana Tutup Prodi Keguruan, DPR Tegas Menolak: Daerah Masih Kekurangan Guru
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Wacana penghapusan Program Studi (Prodi) Keguruan menuai penolakan di DPR.
Komisi X menilai langkah itu tak masuk akal di tengah kekurangan guru yang masih terjadi, terutama di daerah terpencil.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menegaskan penolakan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026.
“Dalam peringatan Hardiknas ini, kami menyuarakan tolak penghapusan Prodi Keguruan,” tegas Esti dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026).
Wacana ini sebelumnya dikaitkan dengan pandangan bahwa Prodi Keguruan dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri. Namun, DPR justru melihat kondisi di lapangan berkata sebaliknya.
Esti menilai, pemerintah perlu melihat realitas kekurangan tenaga pengajar yang masih terjadi di banyak wilayah.
“Kami meminta agar wacana penghapusan Prodi Keguruan dipertimbangkan kembali dan dikaji lebih mendalam. Karena faktanya banyak daerah terpencil masih banyak kekurangan guru,” ujarnya.
Menurutnya, Prodi Keguruan justru punya peran penting dalam menyiapkan tenaga pendidik. Menghapusnya dinilai berisiko memperparah krisis guru.
Ia menegaskan, persoalan pendidikan bukan soal relevansi industri semata, tapi juga soal pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan.
“Pendidikan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memastikan bahwa Negara benar-benar hadir bagi seluruh anak bangsa. Dari tangan para guru, masa depan generasi bangsa dibentuk,” kata Esti.
DPR pun meminta pemerintah tidak gegabah mengambil kebijakan, dan lebih fokus pada penguatan kualitas serta kesejahteraan guru, bukan justru menghapus jalur pendidikannya.
Sebagai latar belakang, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) sebelumnya mewacanakan penutupan sejumlah program studi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri ke depan.
Rencana itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, Kamis (23/4/2026).
Ia menyebut, langkah tersebut akan segera dijalankan dengan meminta perguruan tinggi menyeleksi dan mengevaluasi prodi yang dinilai perlu ditutup.
“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” kata Badri.
Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk mengatasi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja.
Setiap tahun, kampus meluluskan sekitar 1,9 juta sarjana, namun banyak yang tidak terserap karena kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
Pemerintah pun berencana mengalihkan fokus ke program studi yang mendukung sektor strategis seperti energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, hingga manufaktur maju.
Badri juga menyoroti adanya kelebihan pasokan lulusan di sejumlah bidang, termasuk keguruan.
Ia menyebut, lulusan pendidikan mencapai sekitar 490 ribu orang per tahun, sementara kebutuhan guru hanya sekitar 20 ribu.
Kondisi ini dinilai memicu munculnya pengangguran terdidik akibat ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan tenaga kerja.
“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan, apalagi terjadi mal-distribusi, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah,” kata Badri. (rpi/iwh)
Load more