Ketergantungan Impor LPG Bebani Devisa Rp150 Triliun, Pemerintah Genjot Hilirisasi Batu Bara Jadi DME

Jakarta, tvOnenews.com - Arsitektur subsidi energi nasional kini berada di persimpangan jalan. Ketergantungan terhadap LPG impor yang kian masif tidak hanya membebani devisa, tetapi juga membuat belanja subsidi dalam APBN menjadi tidak optimal karena lebih banyak digunakan untuk menopang komoditas impor ketimbang menggerakkan sumber daya domestik.

Melansir Laporan Kinerja Ditjen Migas Kementerian ESDM tahun 2025, ketergantungan Indonesia terhadap gas impor terus memburuk dalam lima tahun terakhir.

Porsi impor LPG kini telah mendominasi lebih dari 75% konsumsi nasional. Pada 2021, dari konsumsi 8,36 juta ton, impor mencapai 6,34 juta ton. Angka ini melonjak menjadi 7,49 juta ton impor pada 2025 dari total konsumsi 9,24 juta ton.

"Devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG saja itu sekitar Rp120 triliun sampai Rp150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia naik, pasti lebih besar lagi," ujar Bahlil saat ditemui usai pelantikan pejabat eselon II di Kementerian ESDM di Jakarta pekan ini.

Selain tekanan devisa, Bahlil juga menyoroti beban subsidi LPG di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus merangkak.

Kementerian Keuangan mencatat belanja subsidi LPG mencapai Rp67,6 triliun pada 2021, melonjak menjadi Rp100,4 triliun pada 2022, kemudian sebesar Rp74,3 triliun pada 2023, Rp80,9 triliun pada 2024, dan mencapai Rp87 triliun pada 2025.

Baca Juga

Lucky Hakim Bongkar Dugaan Pengoplosan LPG Subsidi, Petani Indramayu Terancam Gagal Panen

"Tidak ada cara lain dalam rangka efisiensi selain mencari jalan agar bahan baku yang tersedia di dalam negeri bisa dikonversi untuk mengganti LPG," imbuh Bahlil.

Salah satu strategi yang digenjot guna menutup gap besar impor LPG ialah melalui hilirisasi batu bara kalori rendah menjadi Dimethyl Ether (DME) yang dikembangkan oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga. 

Proyek ini telah diresmikan Percepatan Pengembangan Coal to DME oleh Presiden Prabowo dalam Rangkaian Groundbreaking Proyek Hilirisasi Ke-2 di akhir April 2026.

Sejumlah akademisi dan pengamat memberi catatan kritis atas grounbreaking proyek tersebut. Pengamat energi sekaligus Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) Iwa Garniwa menilai keberhasilan DME sebagai substitusi LPG tidak hanya bergantung pada pembangunan pabrik, tapi juga butuh dukungan dari sisi insentif fiskal dan konsistensi kebijakan.

DME kata Iwa perlu disokong oleh kepastian harga batu bara dan stimulus kebijakan berupa subsidi agar harga jualnya lebih terjangkau diterima masyarakat.

"DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dan capex gasifikasi itu tinggi. Jika harga batu bara di atas US$60 per ton, DME tidak kompetitif tanpa subsidi," ujar Iwa.

Dalam hal ini, Iwa mendorong dilakukannya reformasi subsidi energi secara bertahap dari komoditas ke individu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Tanpa reformasi ini, insentif untuk beralih ke jaringan gas (jargas), listrik, atau DME menjadi lemah.

Selain itu, pemerintah diminta mengembangkan indikator kinerja proyek ini. Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah pabrik DME, melainkan dari penurunan volume impor LPG, penghematan subsidi, dan penurunan intensitas emisi per kapita.

"Diversifikasi energi rumah tangga adalah isu multidimensi yang menyangkut fiskal, ketahanan energi, lingkungan, dan keadilan sosial. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi kebijakan lintas periode pemerintahan dan kemampuan mengelola transisi secara berkeadilan," jelas Iwa saat dihubungi. 

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu menyusun peta jalan diversifikasi energi rumah tangga berdasarkan karakteristik wilayah.

Misalnya, pemanfaatan jaringan gas bumi (jargas) di kota besar yang dekat dengan jaringan transmisi gas, penggunaan kompor listrik di daerah dengan surplus daya listrik, serta pemanfaatan DME di wilayah non-pipa seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan.

Dengan skema tersebut, potensi substitusi LPG diperkirakan dapat mencapai 4,5 juta ton hingga 6,5 juta ton per tahun atau setara 55%-75% dari volume impor LPG saat ini.

Selain dukungan kebijakan, Pengamat Energi Migas Hadi Ismoyo juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha untuk mengembangkan infrastruktur DME.

"Infrastruktur kompor DME sudah ada di Lemigas. Tidak masalah. Tinggal membuat pabrik skala besar. Danantara bisa kolaborasi dengan Pertamina yang sudah punya jaringan distribusi yang matang dan terukur," ungkap Hadi. (aag)