Gebarakan Sherly Tjoanda Atasi Tingginya Angka Anak Putus Sekolah di Maluku Utara

tvOnenews.com – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda melemparkan peringatan keras kepada jajaran pemerintah kabupaten terkait kondisi pendidikan di wilayahnya.

Persoalan angka putus sekolah yang tinggi kini menjadi "lampu merah" yang harus segera ditangani secara kolaboratif.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Ternate, Kamis (7/5/2026), Sherly memaparkan data yang memprihatinkan.

Sumber :

• Humas Pemprov Malut

Diketahui, sekitar 50 persen anak lulusan Sekolah Dasar (SD) di delapan kabupaten ternyata tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi delapan bupati untuk memetakan apa penyebab utama banyak anak SD tidak melanjutkan ke SMP,” tegas Sherly di hadapan para kepala daerah.

Baca Juga

Kabar Gembira, Sherly Tjoanda Raih Penghargaan dari Kemendagri dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Sejak dilantik bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe pada Februari 2025 lalu, Sherly terus melakukan pemetaan mendalam.

Hasilnya menunjukkan bahwa selain lulusan SD, sekitar 30 persen lulusan SMP juga gagal melanjutkan ke jenjang SMA.

Masalah ekonomi, seperti ketidakmampuan membayar uang komite, menjadi faktor dominan. Kondisi ini diperparah oleh letak geografis Maluku Utara yang terdiri dari banyak pulau, di mana fasilitas SMA seringkali tidak tersedia di setiap kecamatan.

“Banyak anak harus pindah atau tinggal di kecamatan lain untuk bersekolah, namun keluarga mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi,” ungkapnya.

Tak tinggal diam, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengambil langkah berani. Sejak 2025, kebijakan pembebasan biaya komite diberlakukan untuk seluruh SMA, SMK, dan SLB, baik negeri maupun swasta.

Sumber :

• Youtube Gub Sherly

Kebijakan ini terbukti efektif menurunkan jumlah siswa yang terancam putus sekolah hingga 50 persen pada tahun 2026.

Tak berhenti di situ, pada tahun 2026 ini Sherly menggagas inovasi Sekolah Jarak Jauh (SJJ) tingkat SMA untuk menjangkau daerah terpencil.

Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, program ini akan diuji coba di tiga kabupaten yakni Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur.

Sebanyak 20 desa dipilih menjadi lokasi pilot project dengan memanfaatkan fasilitas SMP yang sudah ada.

Nantinya sekolah induk akan mengirimkan tenaga pengajar secara berkala serta didukung sistem pembelajaran digital melalui infrastruktur internet yang memadai.