600 Juta Ton Batu Bara RI Siap Jadi DME, Kholid: Ini Kunci Kemandirian Energi Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Dewan Energi Nasional Kholid Syeirazi menawarkan paradigma baru dalam melihat skema subsidi energi nasional di tengah dorongan pemerintah mempercepat proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

Menurut Kholid, subsidi pada proyek DME tidak bisa dipandang semata-mata sebagai beban fiskal. 

Sebaliknya, subsidi tersebut dinilai menjadi investasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kalau nanti tetap ada subsidi (di DME), ya itu subsidi dari produksi kita sendiri. Kalau LPG kan subsidi dari impor, jadi enggak ada nilai tambah domestik,” ujar Kholid saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Bahkan dijelaskannya, bahwa selama ini Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG. Dari total kebutuhan LPG nasional, sekitar 80% masih dipenuhi dari impor atau sekitar 7,2 juta ton per tahun. 

Di sisi lain, Indonesia memiliki cadangan batu bara kalori rendah (low rank coal) dalam jumlah besar yang belum termanfaatkan optimal.

Baca Juga

Dukung Konversi LPG ke CNG, Asosiasi Energi Jatim Desak Pemerintah Utamakan Keselamatan Sebelum Implementasi

Menurutnya, cadangan batu bara kalori rendah tersebut dapat dikonversi menjadi DME melalui inisiatif strategis yang tengah dikembangkan oleh MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga. 

Proyek yang diresmikan Percepatan Pengembangan Coal to DME oleh Presiden Prabowo dalam Rangkaian Groundbreaking Proyek Hilirisasi Ke-2 di akhir April 2026 menjadi substitusi LPG, sekaligus menjadi solusi pemanfaatan batu bara stranded yang selama ini minim pasar.

“Kita punya stranded batu bara sekitar 600 juta ton yang itu bisa dimanfaatkan dengan cara dikonversi menjadi DME,” kata dia.

Kholid menilai, pendekatan pembangunan DME tidak bisa dilihat semata dari sisi keekonomian jangka pendek. 

Sebab, proyek tersebut berkaitan langsung dengan agenda besar ketahanan dan kemandirian energi nasional yang menjadi bagian dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, ketergantungan pada impor energi menyimpan risiko besar, terutama di tengah meningkatnya tensi geopolitik global seperti konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia.

“Misalnya kita punya uang tapi barangnya enggak ada karena ada gangguan pengiriman atau infrastruktur, itu bisa memicu krisis energi. Makanya sumber daya yang kita punya harus dimanfaatkan sendiri,” bebernya.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa perhitungan manfaat proyek DME harus memperhitungkan aspek net social benefit secara menyeluruh, bukan hanya membandingkan harga LPG impor dengan biaya produksi DME.

Menurut Kholid, apabila negara hanya berpatokan pada logika ekonomi murni, maka pembangunan kilang maupun proyek hilirisasi lainnya tidak akan pernah dianggap layak.

“Kalau pertimbangannya murni ekonomi, ya kita impor saja semuanya. Tapi negara harus berpikir untuk kondisi kahar dan ketahanan energi jangka panjang,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut proyek DME saat ini masih terus dimatangkan oleh pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Danantara dan BRIN, terutama terkait kualitas produk dan skema keekonomian agar dapat setara dengan LPG yang digunakan masyarakat.

Kholid mengatakan, pemerintah berharap proyek DME dapat mulai bergerak tahun ini. 

Namun, untuk detail pelaksanaan dan operator proyek masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Danantara sebagai pihak yang akan mengorkestrasi pengembangannya.

“Nanti ada kolaborasi antara Pertamina dengan Bukit Asam dan seterusnya. Mudah-mudahan DME bisa jalan tahun ini,” bebernya. (aag)