Kadin China Layangkan Surat Protes Terkait Regulasi Baru, Bahlil Akui Sudah Komunikasi dengan Dubes

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait kegelisahan pelaku usaha asal China terhadap gelombang regulasi baru pemerintah Indonesia yang dinilai mulai membebani dunia investasi.

Mulai dari aturan harga patokan mineral (HPM), kenaikan pajak dan royalti, hingga pengetatan izin tenaga kerja asing menjadi sorotan investor Negeri Tirai Bambu.

Bahlil mengungkapkan dirinya telah bergerak cepat melakukan komunikasi langsung dengan pengusaha China maupun Kedutaan Besar China di Indonesia guna meredam kekhawatiran yang mulai berkembang di kalangan investor.

“Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,” ujar Bahlil, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, dikutip Kamis (14/5/2026).

Meski telah melakukan komunikasi intensif, Bahlil mengaku belum menerima langsung surat resmi dari Kamar Dagang China yang sebelumnya ramai diberitakan berisi daftar keluhan dan kekhawatiran investor China terhadap iklim usaha di Indonesia.

“Belum dapat suratnya,” kata dia.

Baca Juga

Ekonomi Indonesia Diakui Dunia, Presiden Prabowo Bocorkan Data-datanya

Kegelisahan investor China mencuat setelah sejumlah kebijakan baru pemerintah dinilai berpotensi menekan operasional industri dan memperbesar ketidakpastian usaha.

Beberapa isu yang paling banyak disorot antara lain rencana kenaikan pajak dan royalti sektor tambang, kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), pengetatan visa kerja tenaga asing, hingga pengurangan kuota pertambangan nikel.

Para pelaku usaha China menilai perubahan regulasi yang terlalu cepat dan masif dapat mengganggu kepastian hukum serta memperburuk persepsi investor terhadap stabilitas kebijakan di Indonesia.

Sebelumnya, China Chambers of Commerce in Indonesia (CCCI) atau Kamar Dagang dan Industri China di Indonesia mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi investasi dan iklim usaha di Tanah Air.

Dalam surat tersebut, investor China mengaku sebenarnya masih optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Namun, mereka menilai situasi bisnis mulai menghadapi tantangan serius akibat perubahan regulasi yang terus terjadi dalam waktu singkat.

Berdasarkan salinan surat yang beredar, para pengusaha menyoroti berbagai persoalan mulai dari pengetatan aturan, kebijakan devisa hasil ekspor, hingga pengurangan kuota nikel yang dinilai memengaruhi keberlanjutan operasional perusahaan.

Tak hanya itu, investor juga menyinggung persoalan penegakan hukum yang dianggap berlebihan serta adanya praktik korupsi dan dugaan pemerasan oleh oknum tertentu yang disebut menghambat kenyamanan berusaha di Indonesia.

Situasi ini menjadi sorotan karena China selama ini merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, terutama di sektor hilirisasi mineral dan industri pengolahan nikel.

Kekhawatiran pelaku usaha tersebut dinilai dapat menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penegakan regulasi dan kepastian investasi. (agr)