Film Dokumenter dan Kebebasan Ekspresi Jadi Sorotan, Publik Diajak Lebih Kritis

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik terkait film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita dinilai perlu disikapi secara objektif dan proporsional dalam kerangka demokrasi, kebebasan berekspresi, serta tanggung jawab sosial.

Praktisi hukum dan kolumnis Agus Widjajanto mengatakan karya dokumenter sebagai produk independen memang memiliki ruang untuk menyampaikan kritik sosial maupun realitas yang dianggap penting oleh pembuatnya.

Namun menurutnya, publik juga perlu memahami bahwa distribusi film di luar jalur bioskop komersial dan tanpa melalui proses sensor resmi memiliki konsekuensi tersendiri dalam ruang diskusi publik.

“Dalam negara demokratis, karya dokumenter adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan artistik. Tetapi kebebasan itu tetap harus berjalan bersama tanggung jawab moral, akurasi data, dan sensitivitas sosial,” ujar Agus Widjajanto, Jumat (15/5/2026).

Demokrasi Disebut Bukan Ruang Hitam Putih

Agus menilai narasi “tanpa sensor” yang berkembang di media sosial tidak seharusnya dipahami secara hitam-putih.

Baca Juga

Pengamat Hukum dan Politik Sebut Usulan Capres-Cawapres dari Kader Parpol Sangat Keliru

Menurutnya, tidak semua bentuk kritik otomatis benar, begitu pula sebaliknya, tidak semua respons terhadap kritik dapat dianggap anti-demokrasi.

Ia mengingatkan tayangan tanpa sensor tetap berpotensi menimbulkan framing yang tidak bertanggung jawab dan berdampak pada opini publik, politik, maupun aspek hukum.

“Demokrasi bukan ruang hitam-putih. Demokrasi adalah ruang dialog yang memberi tempat pada kritik, tetapi juga membuka ruang klarifikasi, verifikasi, dan tanggung jawab terhadap fakta,” katanya.

Dokumenter Harus Bertanggung Jawab terhadap Narasi

Agus menegaskan sebuah film dokumenter tidak cukup hanya kuat dari sisi emosional maupun sinematografi.

Menurutnya, dokumenter juga harus mampu mempertanggungjawabkan konstruksi narasi yang dibangun kepada publik, terutama ketika mengangkat isu sensitif.

“Dokumenter bukan sekadar membangun emosi penonton. Dokumenter juga membawa tanggung jawab akademik dan etik, terutama ketika berbicara tentang isu sensitif seperti Papua, kolonialisme, ketimpangan sosial, dan relasi negara dengan masyarakat, maka harus berbasis data dan fakta,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan Papua tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang visual maupun narasi tertentu.

Menurut Agus, publik perlu melihat persoalan Papua secara lebih komprehensif dan utuh.