Film Dokumenter dan Kebebasan Ekspresi Jadi Sorotan, Publik Diajak Lebih Kritis

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik terkait sebuah film dokumenter yang ramai diperbincangkan di media sosial dinilai perlu disikapi secara objektif dan proporsional dalam kerangka demokrasi, kebebasan berekspresi, serta tanggung jawab sosial.

Pandangan tersebut disampaikan seorang praktisi hukum dan kolumnis yang menilai karya dokumenter memang memiliki ruang untuk menyampaikan kritik sosial maupun realitas yang dianggap penting oleh pembuatnya.

Namun di sisi lain, distribusi film di luar jalur bioskop komersial dan tanpa proses sensor resmi juga dinilai memiliki konsekuensi tersendiri di ruang publik.

“Dalam negara demokratis, karya dokumenter adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan artistik. Tetapi kebebasan itu tetap harus berjalan bersama tanggung jawab moral, akurasi data, dan sensitivitas sosial,” ujarnya, Jumat (15/5/2026).

Demokrasi Disebut Bukan Ruang Hitam Putih

Ia menilai narasi “tanpa sensor” yang berkembang di media sosial tidak seharusnya dipahami secara hitam-putih.

Baca Juga

Jakarta – Milan Perkuat Kerja Sama Ruang Publik, Seni Kota, dan Ketahanan Pangan

Menurutnya, tidak semua kritik otomatis benar, namun di sisi lain respons terhadap kritik juga tidak bisa langsung dianggap anti-demokrasi.

Ia mengingatkan tayangan tanpa sensor tetap berpotensi membentuk framing yang tidak bertanggung jawab dan dapat berdampak terhadap opini publik, politik, hingga persoalan hukum.

“Demokrasi bukan ruang hitam-putih. Demokrasi adalah ruang dialog yang memberi tempat pada kritik, tetapi juga membuka ruang klarifikasi, verifikasi, dan tanggung jawab terhadap fakta,” katanya.

Film Dokumenter Dinilai Harus Bertanggung Jawab pada Fakta

Menurutnya, sebuah film dokumenter tidak cukup hanya kuat secara emosional atau sinematografi, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan konstruksi narasi yang dibangun kepada publik.

Ia menilai dokumenter memiliki tanggung jawab akademik dan etik, terutama ketika mengangkat isu-isu sensitif yang berkaitan dengan ketimpangan sosial, relasi negara dan masyarakat, hingga persoalan sejarah.

“Dokumenter bukan sekadar membangun emosi penonton. Dokumenter juga membawa tanggung jawab akademik dan etik, terutama ketika berbicara tentang isu sensitif, maka harus berbasis data dan fakta,” jelasnya.

Publik Diminta Lihat Isu Secara Komprehensif

Masyarakat juga diminta melihat persoalan yang diangkat dalam film secara lebih utuh dan tidak hanya dari satu sudut pandang tertentu.