Film Dokumenter dan Kebebasan Ekspresi Jadi Sorotan, Publik Diajak Lebih Kritis

“Ada kritik dan persoalan yang memang harus didengar, tetapi juga ada realitas pembangunan, investasi negara, pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan masyarakat Papua yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

Literasi Media Dinilai Semakin Penting

Di tengah ramainya perdebatan di media sosial, Agus turut menyoroti pentingnya literasi media di era digital.

Ia menilai ruang digital saat ini membuat opini publik bergerak jauh lebih cepat dibanding proses klarifikasi dan verifikasi informasi.

Akibatnya, masyarakat dinilai lebih mudah bereaksi secara emosional dibanding melakukan pendalaman fakta.

“Ruang digital hari ini membuat opini bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Karena itu masyarakat harus lebih kritis agar tidak mudah masuk dalam polarisasi atau kesimpulan sepihak,” katanya.

Baca Juga

Hari Kesaktian Pancasila, Ray Rangkuti Singgung Korupsi hingga Penangkapan yang Sembrono: ‘Kita Senang dengan Slogan’

Perdebatan Diminta Jadi Ruang Diskusi Sehat

Agus berharap polemik terkait film dokumenter tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya diskusi yang sehat di ruang publik, termasuk di lingkungan kampus dan bidang seni budaya.

Ia mengingatkan perdebatan tidak seharusnya berkembang menjadi penggiringan opini yang memicu kegaduhan.

Menurutnya, pihak yang tidak setuju terhadap isi film sebaiknya memberikan bantahan melalui data, riset, dan argumentasi, bukan intimidasi maupun pelabelan.

“Kalau ada pihak yang tidak setuju dengan isi film, jawab dengan data, riset, dan argumentasi. Jangan dengan intimidasi atau pelabelan,” tegasnya.

Di sisi lain, Agus juga menilai pembuat karya harus siap menerima kritik secara terbuka serta bertanggung jawab secara moral maupun hukum terhadap karya yang dipublikasikan.

Kebebasan Berekspresi Disebut Harus Disertai Tanggung Jawab

Menurut Agus, kebebasan berekspresi dalam demokrasi bukan berarti bebas dari kritik dan tanggung jawab publik.

Ia menegaskan semua pihak, baik negara, masyarakat, akademisi, seniman, maupun pembuat karya memiliki tanggung jawab menjaga ruang publik tetap sehat, rasional, dan berbasis fakta.

“Yang dibutuhkan demokrasi bukan sekadar keberanian berbicara, tetapi juga kedewasaan mendengar, menguji fakta, dan rasa tanggung jawab baik moral maupun hukum publik,” pungkas Agus Widjajanto yang juga pemerhati sosial budaya dan sejarah bangsa. (nsp)