Film Dokumenter dan Kebebasan Ekspresi Jadi Sorotan, Publik Diajak Lebih Kritis

Ia menilai publik perlu mempertimbangkan berbagai perspektif serta data yang lebih komprehensif sebelum membentuk opini.

“Ada kritik dan persoalan yang memang harus didengar, tetapi juga ada realitas pembangunan, investasi negara, pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan masyarakat yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan yang terlalu emosional tanpa verifikasi justru dapat memperkeruh ruang diskusi publik.

Media Sosial Dinilai Percepat Polarisasi Opini

Dalam keterangannya, ia juga menyoroti pentingnya literasi media di era digital.

Media sosial disebut membuat arus opini bergerak jauh lebih cepat dibanding proses klarifikasi maupun verifikasi informasi.

Baca Juga

Jakarta – Milan Perkuat Kerja Sama Ruang Publik, Seni Kota, dan Ketahanan Pangan

Akibatnya, masyarakat sering kali bereaksi secara emosional sebelum memahami persoalan secara menyeluruh.

“Ruang digital hari ini membuat opini bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Karena itu masyarakat harus lebih kritis agar tidak mudah masuk dalam polarisasi atau kesimpulan sepihak,” katanya.

Perdebatan Film Harus Jadi Ruang Diskusi Sehat

Ia berharap polemik mengenai film dokumenter tersebut bisa menjadi momentum memperkuat budaya diskusi yang sehat di ruang publik, kampus, maupun dunia seni budaya.

Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap suatu karya seharusnya dijawab dengan data, riset, dan argumentasi, bukan intimidasi maupun pelabelan tertentu.

“Kalau ada pihak yang tidak setuju dengan isi film, jawab dengan data, riset, dan argumentasi. Jangan dengan intimidasi atau pelabelan,” tegasnya.

Di sisi lain, pembuat karya juga dinilai harus siap menerima kritik secara terbuka serta bertanggung jawab secara moral maupun hukum atas karya yang dipublikasikan.

Ia menekankan kebebasan berekspresi dalam demokrasi tidak berarti bebas sepenuhnya tanpa tanggung jawab.

Menurutnya, seluruh pihak, baik negara, masyarakat, akademisi, maupun seniman, memiliki tanggung jawab menjaga ruang publik tetap sehat, rasional, dan terbuka terhadap dialog.

“Yang dibutuhkan demokrasi bukan sekadar keberanian berbicara, tetapi juga kedewasaan mendengar, menguji fakta, dan rasa tanggung jawab publik,” pungkasnya. (nsp)