Sebelum Bangun Jalan Khusus, Dedi Mulyadi Kaji Keberlangsungan Aktivitas Tambang di Bogor

Jakarta, tvOnenews.com - Sebelum memutuskan pembangunan jalan khusus angkutan tambang di Kabupaten Bogor, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengkaji keberlanjutan aktivitas tambang terlebih dahulu. 

Menurut Kang Dedi Mulyadi atau KDM, kajian diperlukan untuk memastikan arah kebijakan tambang dan dampaknya bagi masyarakat di kemudian hari. 

Adapun sebelumnya pembangunan jalan khusus tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor sempat menjadi perhatian masyarakat.

Pasalnya, hal ini dinilai penting untuk mengurangi kerusakan jalan umum dan kepadatan lalu lintas akibat aktivitas kendaraan tambang.

“Khusus jalan tambang kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya. Kemudian juga bukan hanya persoalan jalan khusus tambangnya, tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya masih akan ada keberlangsungan atau tidak,” jelasnya saat diwawancarai di Situs Batutulis dikutip pada Sabtu (16/5/2026). 

Saat ini, sambung KDM, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu hasil kajian lingkungan terkait aktivitas pertambangan di Kabupaten Bogor. 

Baca Juga

Soroti Pentingnya Keadilan, Dedi Mulyadi: Rencana Saya Pajak Tambang Harus 70 Persen Kembali ke Desa

Tak hanya itu saja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ingin memastikan luas wilayah tambang yang masih bisa beroperasi dan keberlanjutan kehidupan masyarakat setelah aktivitas tambang berakhir.

“Kalau masih ada keberlangsungan berapa luasnya? Yang berikutnya adalah setelah tambang itu apa yang akan dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini yang lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat,” terangnya. 

KDM menyebut pembangunan jalan khusus tersebut akan disesuaikan dengan hasil evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan aktivitas pertambangan di Bogor.

Menurut Dedi Mulyadi, pembangunan jalan khusus tambang tidak bisa dipisahkan dari arah kebijakan pengelolaan tambang secara menyeluruh. 

Dia turut menyoroti pentingnya keadilan bagi wilayah penghasil tambang lewat skema pembagian pajak yang lebih besar kepada desa terdampak. 

"Rencana di saya pajak tambang itu harus 70 persen itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya ingin membangun yang berkeadilan,” pungkasnya. (ant/nsi)