News Terpopuler: FSGI Sebut Juri LCC Kalbar Tak Belajar dari Pengalaman, hingga Gebrakan Dedi Mulyadi Menata Tambang di Jabar

tvOnenews.com - Kabar mengenai Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sebut juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) di Provinsi Kalimantan Barat tidak belajar dari pengalaman.

Hingga, gebrakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang serius dalam menata pertambangan 

Kedua informasi tersebut menjadi News Terpopuler di tvOnenews.com pada Senin, 18 Mei 2026. Simak rangkuman beritanya berikut ini.

Sumber :

• Tangkapan layar YouTube MPRGOID

FSGI Sebut Juri Tak Belajar dari Pengalaman

Polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) yang diselenggarakan MPR RI ramai menjadi perbincangan publik.

Baca Juga

Buntut Polemik Lagu "Lalaki Langit, Lalanang Bejat", Dedi Mulyadi Nasihati Om Zein: Bapak Adalah Bupati, Setiap Tindakan Dipertanggungjawabkan

Polemik ini dipicu adanya perbedaan nilai dari jawaban peserta yang sama persis, sehingga hal ini menimbulkan amarah publik.

Tak hanya menjadi perhatian publik, sejumlah pihak turut menyoroti polemik ini salah satunya yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti mengungkapkan dalam ajang Nasional ini tidak dipersiapkan dengan maksimal meski sudah dilakukan rutin setiap tahun.

Awalnya, Retno menyoroti tidak ada juri yang berasal dari kalangan akademisi, lomba ini dinilai tidak profesional.

Kemudian, pihaknya menyalahkan juri yang dianggap tidak tepat dalam mengambil keputusan. Retno mengatakan seharusnya aksi protes yang diajukan peserta dapat diterima dengan baik.

Simak berita selengkapnya: LCC MPR Rutin Digelar, Federasi Serikat Guru Indonesia Sebut Juri Tak Belajar dari Pengalaman: Makin Tidak Profesional

Sumber :

• Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel

Gebrakan Dedi Mulyadi Menata Pertambangan

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi berkomitmen akan serius untuk menata aktivitas pertambangan di Jawa Barat.

Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengusulkan 70 persen pajak dari aktivitas pertambangan dikembalikan kepada desa tempat tambang beroperasi.

Menurutnya, skema ini diperlukan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat yang selama ini terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan.

Kebijakan pertambangan ini tidak hanya membahas pembangunan jalan khusus angkutan tambang, tetapi juga harus memikirkan masa depan masyarakat di wilayah tambang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menganalisis aktivitas tambang di Kabupaten Bogor, termasuk luas area tambang yang masih dapat beroperasi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Simak berita selengkapnya: KDM Tak Main-main Serius Menata Pertambangan Jawa Barat, Dedi Mulyadi Minta 70 Persen Pajak Dikembalikan ke Desa