Larang Total Praktik Titip-Menitip SPMB Sekolah Maung, KDM: Kita Wujudkan Anak-Anak Berprestasi Tanpa Intervensi Orang Tuanya

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang total praktik titip-menitip dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Sekolah Manusia Unggul (Maung).

"Tidak boleh sekolah unggul ada titipan dari siapapun, atas nama apapun dan untuk kepentingan apapun," tegas pria yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM, Selasa (26/5/2026). 

KDM berharap proses SPMB 2026 menjadi titik balik lahirnya sistem pendidikan yang objektif dan bebas dari intervensi kekuasaan maupun materi.

"Mari kita wujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak berprestasi tanpa intervensi orang tuanya," jelasnya. 

Dedi Mulyadi bahkan mengatakan tak segan-segan untuk memberikan sanksi pencopotan jabatan hingga proses hukum bagi siapapun termasuk kepala sekolah hingga panitia seleksi yang nekat bermain curang.

Selain memberikan efek jera, sambung dia, sanksi sosial dan pidana juga berlaku. 

Baca Juga

Temui Dedi Mulyadi, Pengacara Ririn Bongkar Priyo Dijanjikan Rp100 Juta oleh Aman Yani untuk Tutup Mulut

"Saya tidak segan-segan untuk memberhentikan kepala sekolah, memberhentikan panitia, memberhentikan siapapun yang terlibat dari proses yang tidak terpuji dari sekolah unggul," tegas KDM. 

Bukan tanpa alasan Dedi Mulyadi menegaskan hal ini. Pasalnya, menurut dia, budaya titip-menitip merusak tujuan pembentukan sekolah unggulan yang diarahkan mencetak SDM berkualitas.

"Tidak boleh ada budaya titip-menitip dan kami tidak akan segan-segan untuk memproses hukum bagi siapapun yang nanti terbukti terlibat melakukan penyimpangan," kata dia.

KDM lantas menegaskan bahwa sekolah unggulan teranyar milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu didirikan murni untuk menjaring siswa dengan kualifikasi akademik dan non-akademik terbaik secara transparan.

Oleh karena itu, KDM berharap seluruh aparatur pendidikan harus menjaga integritas dan menjauhkan diri dari praktik nepotisme.

"Kami juga akan mengumumkan kepada publik siapa-siapa yang menitipkan anaknya di sekolah unggul yang melanggar prinsip-prinsip transparansi dan prinsip-prinsip keunggulan sekolah itu sendiri," terangnya. (ant/nsi)